Opini

Aceh Singkil yang (Masih) Tersingkir

ACEH Singkil yang kini menginjak usia 17 tahun, belum juga beranjak dari ketertinggalan, keterbelakangan

Aceh Singkil yang (Masih) Tersingkir
SERAMBINEWS.COM/KHALIDIN
MARKAS komando distrik (Makodim) 0109 Aceh Singkil bak berada di tengah lautan setelah direndam banjir 

Oleh Mashudi SR

ACEH Singkil yang kini menginjak usia 17 tahun, belum juga beranjak dari ketertinggalan, keterbelakangan, dan keterpurukan. Bahkan, berdasarkan data yang dirilis oleh Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal pada 2015 lalu menyebutkan, kabupaten hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan pada 1999 silam itu, menjadi satu-satunya daerah yang masih menyandang status kabupaten tertinggal di Aceh. Ia bersama dengan 122 daerah lain di Tanah Air, yang hingga kini masih menyandang status serupa.

Jika dianalogikan dengan manusia, usia 17 tahun merupakan waktu di mana tanda-tanda untuk hidup mandiri sudah tumbuh. Banyak hal yang sebelumnya terlarang, pada usia ini menjadi boleh. Sebut saja misalnya, diperbolehkan mengenderai kenderaan, karena sudah memiliki surat izin mengemudi dan diberikan hak politik untuk memilih. Dalam sebagian pandangan, umur sweet seventeen dikategorikan dewasa dan telah siap diberikan tanggung jawab lebih dari biasanya. Pendek kata, anak yang telah memasuki usia 17 tahun, dianggap sudah cukup syarat untuk hidup berkemajuan.

Meski analogi ini tidak terlalu tepat,tidak apple to apple, tetapi begitulah lebih kurang gambaran umum dan singkat usia 17 tahun. Ada nuansa kemandirian yang terpancar dan terepleksikan dari bahasa tubuh dan aktivitas keseharian. Dan seyogianya, Kabupaten Aceh Singkil juga memperlihatkan ciri khas usia 17 tahun itu. Ada tanda kemajuan dan kemandirian daerah yang terlihat berupa fakta sosial, kondisi fisik daerah, dan deretan angka dalam statistik pembangunan.

Apa yang terjadi dengan Aceh Singkil, sehingga kabupaten seluas 2.185 kilometer persegi yang dihuni oleh lebih 100 ribu jiwa penduduk itu, begitu sulit bangkit dari kubangan ketertinggalan? Mengapa roda pembangunan berputar begitu lambat dibandingkan dengan Simeulue, misalnya, yang usia pemerintahannya relatif sama? Adakah ketertinggalan ini disebabkan keterbatasan anggaran daerah, minimnya ketersediaan sumber daya manusia, atau jangan-jangan sesungguhnya daerah ini belum siap untuk hidup sendiri?

Minim anggaran
Dalam penilaian Bupati Aceh Singkil, Safriadi, ketertinggalan dan kemiskinan terjadi karena selama ini, bumi Syekh Abdurrauf As-Singkili terkendala dengan minimnya anggaran daerah (APBK). Jika hanya bertumpu pada APBK semata, sulit rasanya daerah yang ia pimpin beranjak dari status tersebut. Perlu uluran tangan pemerintah provinsi dan pusat untuk menggerek kabupaten ini keluar dari daftar daerah tertinggal.

Karenanya, bagi bupati, disebut daerah miskin dan tertinggal tidaklah masalah, jika dengan itu porsi anggaran dari provinsi dan pusat bisa lebih besar. “Hanya Aceh Singkil di Aceh satu-satunya daerah tertinggal dan termiskin. Tidak apa-apa dibilang miskin, tapi kita banyak uang. Pepatah itu, saya dapatkan dari seorang profesor yang mengatakan kalau tidak ada uang di kantong bodoh kita semua,” (Serambi, 8/11/2015).

Pertanyaanya, sampai kapan Aceh Singkil “menadahkan tangan” berharap kucuran dana dari provinsi dan pusat? Bukankah daerah ini memiliki sumber daya alam di darat, laut, dan di perut bumi yang sangat potensial? Apakah selama 17 tahun menjadi daerah otonom, penggalian dan pemanfaatan sumber daya itu telah dilakukan secara sungguh-sungguh? Pertanyaan sejenis ini bisa sangat banyak diajukan, jika melihat bentangan alam dan kekayaan yang dikandungnya, dihadapkan dengan realitas hidup masyarakat dan kondisi daerah.

Menyandang gelar daerah tertinggal dan termiskin di Aceh, harus diakui sangat menyakitkan, menyedihkan, juga memalukan. Sebutan itu identik dengan kekumuhan, kobodohan, kemiskinan akut, kekolotan dan keterbelakangan. Bagi masyarakatnya, status itu bisa menimbulkan dampak psikologis, semacam rasa “terdiskriminasi” dan kurang percaya diri.

Karenanya, ini harus menjadi peringatan yang cukup serius bagi pemerintah daerah Aceh Singkil. Sebab bukan tidak mungkin status tersebut akan bertahan lama dan menjadikan daerah yang ditumbuhi hutan sawit ini, digelar sebagai kabupaten gagal. Apalagi jika mencermati model pemetaan masalah dan intervensi penyelesaiannya, yang lebih menitik-beratkan pada ketidakmampuan mengongkosi pembangunan daerah. Menurut Menteri Dalam Negeri Tjahyo Kumolo, definisi gagal dalam konteks ini adalah ketidakmampuan daerah meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), alias hanya mengandalkan APBN dan APBA.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved