Pilkada 2017

9 PNS Aceh Timur Dinyatakan Bersalah

Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh Timur memutuskan bersalah kepada sembilan sembilan PNS

9 PNS Aceh Timur Dinyatakan Bersalah
Kepala Dinas Kesehatan Aceh Timur, Drs Kamarullah SKM dan Kabidnya dr Zulfikry, menghadiri pemanggilan Panwaslih Aceh Timur, Kamis (24/11). Keduanya tiba di ruangan sentra Gakkumdu Panwaslih Aceh Timur pukul 13.45 WIB, untuk dimintai klarifikasi karena terlibat foto bersama dengan calon bupati petahana Hasballah alias Rocky dengan mengacungkan dua jari Senin (14/11). 

Ketua Panwaslih Aceh Timur, Zainal Abidin, menyatakan bahwa kasus keterlibatan aparatur sipil negara (ASN) dalam penyelenggaraan Pilkada merupakan kasus pertama yang ditangani pihaknya.

Untuk itu ia berharap ke depan agar tidak terjadi lagi kasus-kasus serupa yang melibatkan ASN. “Ini harus menjadi yang terakhir, dan menjadi pelajaran bagi seluruh ASN di lingkungan Pemkab Aceh Timur,” harap Zainal.

Diakui, kasus keterlibatan PNS Aceh Timur ini sudah meluas dan telah menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu pihaknya sangat serius untuk menuntaskan kasus ini.

“Kami ingin memperlihatkan kepada publik bahwa Panwaslih memiliki kewenangan untuk memproses seluruh pelanggaran Pilkada, sehingga tidak terjadi fitnah bahwa kita lemah dan tidak berani memproses setiap pelanggaran Pilkada,” tegas Zainal Abidin.

Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Timur selaku pejabat pembina kepegawaian, M Ikhsan Ahkyat, mengaku belum menerima rekomendasi dari pihak Panwaslih terkait hasil pleno tentang sembilan PNS yang berfoto bersama dengan calon petahana.

“Saya belum dapat kabar. Mereka belum laporkan ke saya,” ungkap M Ikhsan Akhyat saat dikonfirmasi Serambi, Kamis (1/12) malam.

Meski demikian, pihaknya mengaku siap menjalankan apapun rekomendasi yang dikeluarkan oleh Panwaslih. “Apa yang direkomendasikan tetap harus kami jalankan sesuai aturan. Kalau memang terbukti dan rekomendasinya diberikan sanksi, maka harus kita jalankan. Jadi kita tunggu saja secara tertulis dari Panwaslih,” ucap Sekda.

Sekda mengaku sudah pernah menanyakan hal ini kepada PNS bersangkutan yang terlibat dalam foto bersama tersebut. “Saat itu mereka menjawab tidak ada unsur kesengajaan. Tetapi kalau hasil pleno yang bersangkutan terbukti bersalah, maka kami harus jalankan karena PNS kan taat hukum. Namanya hukum itu ‘panglima’. Jadi kita tetap jalankan aturan, gak mungkin kita melanggar hukum,” tutup Sekda.(c49)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved