Pilkada 2017

Tim Nek Tu-Polem Minta Panwas Tertibkan Atribut Cabup Petahana

Sopian Adami, Ketua Tim Advokasi calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur, Ridwan Abubakar

Tim Nek Tu-Polem Minta Panwas Tertibkan Atribut Cabup Petahana

IDI - Sopian Adami, Ketua Tim Advokasi calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur, Ridwan Abubakar alias Nek Tu dan Tgk Abdul Rani alias Polem, meminta Panwaslih Aceh Timur menertibkan atribut calon bupati dan wakil bupati H Hasballah (Rocky)-Syahrul bin Syamaun (Linud).

Pasalnya, atribut kampanye dari pasangan Rocky-Linud ditemukan masih banyak terpasang di tempat-tempat terlarang yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku. Permintaan tersebut disampaikan Sopian secara tertulis kepada Panwaslih, tanggal 25 November 2016.

“Sehubungan dengan penetapan calon bupati dan wakil bupati Aceh Timur, serta penentuan masa kampanye, dan pemasangan atribut calon bupati dan wakil bupati, kami melaporkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon nomor urut 2, yaitu pemasangan atribut di tempat-tempat yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku,” kata Sopyan Adami dalam berkas laporannya yang diterima Serambi, Kamis (1/12).

Dalam berkas laporan itu tertulis ada sebanyak 58 baliho yang terpasang di tempat-tempat yang bertentangan dengan ketentuan. Seperti di pintu masuk Puspemkab Aceh Timur, di Kantor Disdukcapil, di dinding UPT Dinkes Tanoh Ano, di Kantor Dinkes, kantor PU, di pagar Gedung DPRK, SMKN I Peureulak, SMAN Peudawa, di dinding SMA I Madat, SMN I Simpang Ulim, dan 48 lokasi lainnya.

“Pemasangan atribut kampanye yang dilakukan oleh cabup/cawabup nomor urut 2 ini sangat bertentangan dengan PKPU Nomor 7 tahun 2015 jo PKPU nomor 12 tahun 2016 tentang kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur,” tambahnya.

Dalam pasal 30 ayat (3) hutuf a,b,c,d, PKPU nomor 12 tahun 2016 itu disebutkan, tempat-tempat yang dilarang itu adalah tempat ibadah termasuk halaman, halaman rumah sakit atau pelayanan tempat kesehatan, gedung fasilitas milik pemerintahan, dan lembaga pendidikan.

“Kita minta Panwaslih menertibakan semua atribut yang penempatannya bertentangan dengan hukum yang berlaku. Penertiban ini seharusnya sudah dilakukan Panwaslih sebelum penetapan calon dan penetapan masa kampanye. Akan tetapi hal ini tidak dilaksanakan, sehingga Panwaslih terkesan lambat,” ungkap Sopian.

Sementara Ketua Panwaslih, Zainal Abidin, mengaku sudah melakukan penertiban mulai Kamis (1/12). “Sepanjang penertiban APK dan bendera di tempat yang dilarang tadi, kita juga masuk ke sekolah, kita minta tutupi yang ada gambar calon bupati dan wakil bupati petahana. Di dinas-dinas juga sudah kita sarankan untuk diturunkan atau ditutupi,” ungkap Zainal.

Tim penertiban yang terdiri dari Satpol PP dan Panwaslih, ungkap Zainal, akan terus bekerja menertibkan APK yang dipasang di lokasi terlarang di Aceh Timur. “Kamis (1/12) kita tertibkan dari Kecamatan Idi sampai Julok, Jumat dari Julok sampai Madat. Senin, dari Idi Timur sampai Peureulak Kota, Selasa dari Peureulak Timur sampai Birem Bayeun,” jelas Zainal.

Penertiban APK ini seharusnya juga menjadi tanggung jawab KIP. Sebab kata Zainal, sesuai pasal 72 ayat 1, kata Zainal, KIP seharusnya memberikan surat peringatan tertulis kepada para pasangan calon, dan pada ayat 2, KIP membuat surat perintah penurunan APK 1x24 jam ke pasangan calon dengan tembusan kepada Panwaslih. “Tetapi tanpa ada kedua surat perintah itu, kini Panwas sudah melakukan penertiban,” singgungnya.(c49)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved