Breaking News:

Warga Protes Distribusi Bantuan tak Merata

Warga Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandarbaru, Pidie Jaya (Pijay) memprotes distribusi bantuan yang tidak merata

Editor: bakri

MEUREUDU - Warga Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan Bandarbaru, Pidie Jaya (Pijay) memprotes distribusi bantuan yang tidak merata diterima para korban Gempa Pijay, baik itu bantuan makanan (sembako) maupun sandang dan papan. Hal ini pun kemudian memunculkan kecemburuan antarwarga, dan aparatur gampong pun menjadi sasaran kekecewaan warga.

“Kami warga dusun Teungoh dan Genteeng tak mendapat bantuan yang sama dalam hal jumlah atau jenis barang, dengan warga dusun lainnya. Diskriminasi pemerintah dalam menyalurkan bantuan ini berpotensi memunculkan konflik sosial antarwarga yang sama-sama korban musibah,” ungkap Nurleni (37) warga korban gempa di gampong Kayee Jatoe, Bandarbaru, Selasa (27/12).

Ia mewakili sejumlah korban gempa lainnya, menuntut perlakukan yang sama dari pemerintah dalam hal pendistribusian bantuan. Ia pun sangat kecewa dengan sikap pemerintah daerah terkait penanganan pascabencana ini.

Karena di saat banyak pihak mulai dari Presiden RI dan para menterinya, serta masyarakat luar Pijay yang bersimpati dengan para korban gempa dan kemudian menyumbangkan bantuan yang melimpah ke kabupaten ini, malah ternoda oleh sikap pejabat daerah (Pemkab) dan aparatur gampong (keuchik dan jajarannya) yang tidak profesional mengelola bantuan tersebut.

Sikap tidak profesional yang ia maksud antara lain, diskriminasi penyaluran bantuan yang didasarkan pada perasaan suka atau tidak suka pada warga. Selain itu, pendistribusian barang juga tidak memerhatikan tingkat kebutuhan masyarakat atas suatu barang. Sebagian besar bantuan diserahkan berbentuk makanan yang jenisnya juga tidak variatif.

Padahal di samping kebutuhan bahan pokok (makanan) yang kini sudah melimpah, warga juga membutuhkan jenis barang tertentu sesuai kondisi yang mereka alami. Seperti susu bayi untuk warga yang memiliki bayi, atau kelambu bagi warga untuk berlindung dari serangan nyamuk pada malam hari, meskipun mungkin warga tersebut tidak tiudr di tenda karena rumahnya masih bisa ditempati, namun terpaksa tidur di ruangan terbuka. Sehingga petugas penyalur bantuan harusnya tidak hanya membagikan kelambu untuk warga yang tidur di tenda. “Harusnya petugas bertanya kepada warga, atau memiliki data yang jelas tentang apa saja barang bantuan yang mereka butuhkan untuk bisa bertahan dalam kondisi yang berbeda-beda antara warga yang satu dengan warga lainnya, meski masih dalam gampong yang sama. Bukan asal mendistribusikan saja,” tukas warga lainnya, kepada Serambi.

Warga yang protes atas buuruknya manajemen penyaluran bantuan ini, sudah beberapa kali menyampaikannya kepada pimpinan desa (keuchik). “Namun penyaluran bantuan tetap saja tak merata dan sering kali salah sasaran,” tambah warga.

Keuchik Gampong Kayee Jatoe, Kecamatan BandarBaru, Pidie Jaya, M Yusuf yang dikonfirmasi Serambi, Selasa (27/12) mengaku, penyaluran bantuan sembako serta kebutuhan lainnya tidak bisa dibagikan secara merata kepada seluruh warga, karena sering kali item barang yang diserahkan pihak dari posko induk, jumlahnya terbatas.

“Contohnya, paket yang diberikan hanya sebanyak 105 paket, sementara pengungsi lebih dari 1.000, dari 421 keluarga (KK) di gampong ini. Sehingga bantuan diprioritaskan kepada keluarga yang kehilangan tempat tinggal (rumah),” jelasnya.

Ia mengakui hal ini sering menyulitkan aparatur gampong yang diserahkan tanggung jawab oleh petugas BPBD atau relawan dari posko utama tingkat kabupaten, untuk menyalurkan bantuan tersebut. Pihak kabupaten, kata M Yusuf, banyak yang menganggap urusan pendistribusian bantuan sudah selesai, begitu menyerahkannya kepada aparatur gampong. Padahal jumlah yang diserahkan sering kali tidak cukup atau tidak sesuai kebutuhan.

Ia juga mengeluhkan sikap warga yang aji mumpung terhadap datangnya bantuan, dan menuntut perlakuan yang sama dengan korban gempa lainnya. Padahal tidak semua warga yang rumahnya rusak dan menjalani kondisi darurat. “Beberapa warga hanya mengalami trauma saja, namun menuntut bantuan yang sama seperti korban gempa yang kondisinya parah. Jika persoalan ini terus muncul, kami akan segera menutup posko da berhenti menampung bantuan, agar tidak memunculkan kecemburuan antarwarga,” ujarnya.

Camat Bandarbaru, Nasri SE mengaku pihaknya telah mengintruksikan agar penyaluran bantuan bisa dilakukan secara merata. Namun demikian, mesti difokuskan pada korban gempa yang tidak memiliki tempat tinggal akibat rumah hancur.

“Memang terkadang penyaluran bantuan tidak merata. Seperti penyaluran kelambu dan sofa tidur, diprioritaskan bagi korban yang rumahnya hancur. Sementara korban lain yang masih memiliki rumah tetap mendapat bantuan sembako,” tukasnya.

Namun ia tidak menjelaskan, mengapa paket disalurkan sering kali dalam jumlah terbatas, dan bagaimana solusi bagi warga yang rumahnya tidak hancur, namun tetap memerlukan barang tertentu seperti kelambu, karena mereka mungkin tidur di ruang terbuka di rumahnya.

Nasri SE juga tidak menjelaskan bagaimana proses pendataan (assesnmen) kebutuhan para korban untuk tiap-tiap keluarga, apakah ditanyakan langung ke tiap rumah, atau hanya melalui wawancara dengan keuchik yang dianggap tahu seluruh kebutuhan warganya.

Ia juga tidak mejelaskan bagaimana cara yang bisa ditempuh warga untuk mengakses bantuan tertentu sesuai kondisi mereka, seperti kebutuhan susu bayi, kelambu untuk menghindari gigitan nyamuk yang berpotensi membawa penyakit DBD, atau barang spesifik lainnya yangt sangat dibutuhkan. Sehingga warga bisa menyampaikan kebutuhannya secara terperinci, bukan hanya menunggu bantuan diberikan tanpa melihat tingkat kebutuhan sesuai kondisi korban.(c43)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2022 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved