Salam

Bau Busuk Lelang Buku Budi Pekerti

Komisi V DPRA kembali mencium adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek-proyek besar di Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh

Bau Busuk Lelang Buku Budi Pekerti
SERAMBI/M ANSHAR 

Komisi V DPRA kembali mencium adanya ketidakberesan dalam pelaksanaan proyek-proyek besar di Dinas Pendidikan (Disdik) Aceh. “Ada delapan paket proyek pengadaan buku untuk SD/MI, SMP, MTSN, dan SMA/SMK tahun 2016 dalam proses tendernya diduga menyalahi ketentuan karena menggunakan satu penerbit. Isu ini santer terdengar dalam sebulan terakhir,” kata Mohd Al-Fatah, Ketua Komisi V DPRA yang antara lain membidangi pendidikan.

Proyek pengadaan Buku Budi Pekerti untuk SD/MI, SMP/MTSN, dan Buku Nilai Karakter Berbasis Hadis dan Alquran untuk SMA/SMK bernilai Rp 11,6 miliar dari APBA 2016. Dugaan kesalahan dalam proyek ini adalah menopoli. Dan, DPRA berjanji “mebereskan” masalah tersebut.

Sebelumnya, masih di Disdik Aceh, dua paket proyek pengadaan buku untuk anak PAUD masing-masing senilai Rp 4 miliar dibatalkan, karena proses lelangnya juga menggunakan satu penerbit. Lalu, ada pula kasus proyek videotron. “Hampir semua program pengadaan buku 2016 di Disdik Aceh menimbulkan masalah dan aksi protes dari penerbit dan pihak lainnya. Ada apa sebenarnya,” tanya Mohd Al-Fatah.

Mengenai kasus proyek pengadaan buku seharga Rp 11,6 miliar itu, ternyata protes ke DPRA datang dari sejumlah pihak penerbit yang diabaikan dalam proyek dimaksud. Menurut DPRA, ini menyalahi Keppres yang mengatur tentang tender bebas pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Pengadaan Buku Budi Pekerti SD/MI dan SMP/MTSN Disdik Aceh, Abri mengatakan, “Sampai mau dilaksanakan pengadaan buku Budi Pekerti itu, tak ada laporan bantahan atau protes dari rekanan maupun penerbit buku sehingga kami nilai proses pengadaannya berjalan baik-baik saja.”

Begitulah, proyek-proyek di Dinas Pendidikan ini memang acap mendapat sorotan di mana-mana, terutama protyek pengadaan. Sebab, proyek pengadaan ini, kerjanya nggak berkeringat, tapi duitnya banyak. Apalagi, proyek-proyek pengadaan itu biasanya dimark-up atau digelembungkan harganya hingga dua atau tiga kali lipat dari harga sebenarnya. Tentu untungnya sangat banyak. Inilah yang biasanya yang “mengalir” ke mana-mana.

Tentang jawaban si pejabat tadi yang mengatakan tidak ada protes, kita juga ingin balik bertanya. Apakah kalau tidak diprotes sudah berarti benar atau tidak menyalahi aturan?

Padahal sebelumnya dua paket proyek pengadaan buku untuk anak PAUD harus dibatalkan karena proses lelangnya juga menggunakan satu penerbit. Itu artinya menggunakan satu penerbit itu tidak boleh. Lantas mengapa diulangi?

Yang jelas, kasus “main api” dalam proses lelang proyek-proyek di Disdik Aceh itu akan terus berlangsung jika penegak hukum tak bersikap tegas. Mestinya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bisa mengusutnya supaya menjadi “obat” bagi oknum-oknum pejabat yang bermental korup.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved