Perlu Ketegasan Hukum dalam Sapu Pungli

Keberhasilan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menangkap seorang pengawai Dinas Cipta Karya Aceh berinisial AO

Perlu Ketegasan Hukum dalam Sapu Pungli
Plt Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo mengukuhkan tim Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) di Pendopo Gubernur, Rabu, (16/11). SERAMBI/M ANSHAR 

* Kadis Cipta Karya Tanggapi Kasus di Dinasnya

BANDA ACEH - Keberhasilan Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) menangkap seorang pengawai Dinas Cipta Karya Aceh berinisial AO dan konsultan pengawas proyek berinisial M, Rabu (28/12), patut diapresiasi. Kendati demikian, negara diminta untuk mampu memberikan ketegasan hukum dalam menindak pelanggar.

Hal itu disampaikan Akademisi Unsyiah, Dr Effendi Hasan kepada Serambi, Jumat (30/12). “Di sini perlu ketegasan dan keseriusan negara dalam mengurusi ini semua. Kita tetap mengapresiasi tugas Satgas Saber Pungli dan selanjutnya harus lebih serius dan transparan,” katanya.

Akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Unsyiah ini menjelaskan, penangkapan yang dilakukan Satgas Saber Pungli masih tergolong kecil. Ia menyatakan masih banyak kasus lain yang belum terungkap dari perkara itu. “Ini memang tugas Satgas Saber Pungli untuk mengungkap semua,” ujarnya.

Dia mengatakan sulit untuk menghapus praktik pungli karena kejahatan itu seakan sudah menjadi budaya. Tapi, apabila ada keseriusan dari negara, maka tidak mustahil pratik pungli dapat dihilangkan. Selain itu, semua pihak juga harus terlibat dalam membasmi praktik pungli, jangan hanya Satgas Saber Pungli.

Effendi juga berharap agar tim satgas transparan mempublikasikan hasil penangkapannya. “Seharusnya, setelah ditangkap langsung dilakukan konferensi pers siapa yang ditangkap dan berapa hasil tangkapannya dan itu harus dijelaskan kepada publik. Tapi kalau menurut pemberitaan Serambi info itu didapat dari WA,” katanya.

Effendi kembali menegaskan pentingnya keseriusan negara dalam pemberantasan praktik pungli. Apabila negara tidak menanggapi hal itu dengan serius terutama dalam penegakan hukum, maka percuma banyaknya lahir lembaga pengawas pungli. “Tapi ketika negara serius menanggapi ini, maka pelaku akan berpikir dua kali,” ulasnya.

Ia mencontohkan seperti dipraktikkan pemerintah Cina dengan menghukum mati pelaku korupsi. Dengan adanya tindakan tegas seperti itu, maka akan menimbulkan efek jera bagi pelaku. “Tapi kalau efek jera tidak jelas, apapun lembaga dibentuk tidak akan membuat efek jera bagi pelaku,” demikian Effendi Hasan.

Tangkapan kadis
Terkait tertangkapnya seorang pegawai Dinas Cipta Karya oleh Satgas Saber Pungli, ditanggapi oleh kepala dinasnya, Ir Zulkifli dengan mengatakan, “jauh-jauh hari sudah diingatkan.”

“Peringatan itu sudah disampaikan setiap apel pagi Senin dan rapat-rapat dinas terkait masalah pembayaran kegiatan proyek yang ada di Dinas Cipta Karya Aceh,” kata Zulkifli kepada Serambi, Jumat (30/12) ketika dimintai tanggapannya tentang kasus OTT Pungli oleh Satgas Saber Pungli dari Polda Aceh di Kantor Dinas Cipta Karya Aceh.

Zulkifli mengatakan, dirinya terkejut ketika mendengar ada seorang PPTK dari dinasnya yang ditangkap Satgas Saber Pungli dari Polda Aceh karena melakukan pungli. PPTK yang tertangkap tangan oleh Satgas Saber Pungli dari Polda Aceh itu sebagai PPTK dalam proyek pembangunan sarana ibadah dan MCK.

Sebagai kepala dinas, kata Zulkifli, dirinya sangat kecewa terhadap PPTK tersebut. Kenapa ia berani melakukan pungli terhadap kontraktor dan konsultan yang mengerjakan proyek pembangunan sarana ibadah dan MCK padahal sudah diingatkan berulang kali jangan lakukan pungli kepada rekanan maupun konsultan.

Paket proyek pembangunan sarana rumah ibadah, kata Zulkifli, memang banyak dan ada di hampir setiap kabupaten/kota dengan sumber dana dari APBA.

“Percepat proses pembuatan surat pemerintah membayar (SPM) proyek agar daya serap keuangan pada akhir tahun sesuai yang ditargetkan. Jangan suka minta-minta uang kepada rekanan, karena itu masuk dalam kategori pungli dan melanggar aturan” demikian Zulkifli.(mas/her)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved