Keuchik Nagan Mengadu ke DPRA

Setelah melaporkan kasus pemotongan dana desa tahun 2016 sebesar Rp 10 juta/desa ke Polda Aceh

Keuchik Nagan Mengadu ke DPRA
NET
Ilustrasi 

BANDA ACEH - Setelah melaporkan kasus pemotongan dana desa tahun 2016 sebesar Rp 10 juta/desa ke Polda Aceh dan Tim Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli) beberapa hari lalu, empat mantan keuchik di Kabupaten Nagan Raya juga mengadu ke Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Selasa (3/1).

Mereka meminta Komisi I agar mengawal kasus pungli dana desa yang telah dilaporkan ke Polda Aceh dan Tim Saber Pungli.

Pertemuan yang dipimpin Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh dan didampingi dua anggota komisi, M Saleh dan Djasmi Hass, berlangsung di ruang rapat Komisi I DPRA. Sementara keempat keuchik pecatan itu adalah mantan keuchik Gampong Paya Undan, Kecamatan Seunagan, Assa’at, mantan keuchik Gampong Kuta Sayeh, Kecamatan Seunagan, M Abbas, mantan keuchik Gampong Bumi Sari, Kecamatan Beutong, Abukhari M, dan Keuchik Gampong Pulo, Kecamatan Kuala Pesisir, Ruslan Saputra.

Para keuchik tersebut juga didampingi oleh Miswar SH dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) dan beberapa mahasiswa dari Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Nagan Raya (Ipelmasra) yang diketuai oleh Munawar Akbal.

Mantan keuchik Gampong Paya Undan, Kecamatan Seunagan, Assa’at mengatakan saat ini banyak masalah terjadi di Nagan Raya. Dia merincikan, mulai dari pemotongan dana desa, pemberhentian keuchik tanpa sebab oleh Bupati T Zulkarnaini, pemberhentian tuha peuet gampong, tidak dilantiknya keuchik yang dipilih rakyat, hingga tidak dibayarnya gaji keuchik oleh Pemerintah Nagan Raya.

Terkait pemotongan dana desa sebesar Rp 10 juta/desa, Assa’at mengatakan bahwa dana itu dipotong oleh keuchik melalui bendahara desa dari item monitoring Anggaran Pendapatan Belanja Gampong (APBG) 2016. Padahal, kata Assa’at, dalam penggunaan dana desa tidak boleh ada intervensi siapa pun, apalagi mengeluarkan dana desa tanpa ada bukti yang jelas.

Assa’at juga membantah pernyataan Camat Seunagan, Kabupaten Nagan Raya, Ahmad Fuadi, yang mengatakan pemberhentian dirinya dari jabatan keuchik didasarkan pada sejumlah persoalan yang selama ini diterima pemkab sesuai hasil pemeriksaan Inspektorat Nagan Raya dalam hal pengelolaan dana desa tahun 2015. “Jika saya ada masalah seperti yang dikatakan Inspektorat, maka dana desa 2016 tidak cair, itu tidak ada,” katanya.

Sementara Miswar dari YARA mengatakan pemecatan keuchik yang dilakukan bupati setempat bertentangan dengan Undang-Undang Desa karena tidak ada bukti kuat pelanggaran yang dilakukan keuchik. Menurutnya, persoalan yang terjadi di Nagan Raya sangat berkaitan dengan politik agar para keuchik mendukung salah satu kandidat yang dekat dengan pemerintah berkuasa.

“Kami berharap DPRA bisa mengawasi laporan yang sudah ada. Mari kita awasi indikasi yang tidak jelas di Nagan Raya,” katanya. Harapan yang sama juga disampaikan oleh Ketua Ipelmasra, Munawar Akbal. “Harapan mahasiswa persoalan ini harus dikawal dan mendesak Polda Aceh mengusut kasus ini hingga jelas,” jelasnya.

Sementara Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh yang menanggapi pengaduan itu menyatakan bahwa pemecatan keuchik dan tuha peuet gampong tersebut bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). “Saya pikir YARA dan GeRAK akan mengambil langkah selanjutnya, kalau ini layak dibawa ke hukum maka ini layak dibawa ke PTUN,” katanya.

Dalam pertemuan itu, Abdullah Saleh juga menyampaikan bahwa Komisi I berkomitmen mengawal kasus tersebut dan akan menanyakan perkembangan dari laporan para keuchik. “Kalau memang pemberhentian keuchik karena sikap arogansi dari bupati, maka kami akan memanggil bupati dan Komisi A DPRK Nagan. Kalau perlu kami juga akan turun ke Nagan untuk meng-cross-check langsung,” pungkas politisi Partai Aceh ini.

Secara terpisah, mantan keuchik gampong Kulu Kecamatan Seunagan, Nagan Raya, Musriadi yang menghubungi Serambi, Selasa (3/1) malam dari Nagan Raya juga memprotes pemecatan terhadap dirinya karena dinilai tidak ada dasar pelanggaran. Dirinya mengatakan akan melaporkan sejumlah keuchik yang terbukti terlibat politik praktis ke Panwaslih Nagan Raya. (mas)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved