Abusyik Gugat KIP Pidie

Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati (cabup dan cawabup) Roni Ahmad (Abusyik)-Fadlullah menggugat Komisi Independen Pemilihan

Abusyik Gugat KIP Pidie
Ketua majelis hakim dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Prof Dr Anna Erliyana SH MH memimpin sidang sengketa pilkada terkait keabsahan ijazah calon bupati Kabupaten Pidie, Roni Ahmad alias Abusyik di ruang sidang Bawaslu Aceh, Sabtu (19/11). SERAMBI/MASRIZAL 

SIGLI - Pasangan calon bupati dan calon wakil bupati (cabup dan cawabup) Roni Ahmad (Abusyik)-Fadlullah menggugat Komisi Independen Pemilihan (KIP) Pidie. Gugatan dilakukan gara-gara

KIP memberikan sanksi kepada pasangan ini, yakni tidak diikutkan dalam lanjutan debat paslon bupati.

Sebagaimana diberitakan, pasangan Abusyik-Fadlullah tidak diperkenankan ikut debat paslon pada Selasa (10/1) di Hotel Grand Blang Asan Sigli, karena keduanya ngotot mengenakan kopiah merah saat hendak berdebat. Pihak KIP menganggap kopiah merah tersebut sebagai atribut kampanye, maka tak boleh dipakai saat debat.

Sebaliknya, karena menganggap kopiah merah yang tak menerakan nomor urut paslon itu sebagai atribut kampanye, pasangan Abusyik-Fadhullah bersikeras tak mau melepaskannya. Alhasil, mereka walk out, sehingga debat ditunda.

Kemudian, pada Rabu (11/1) KIP Pidie memberikan sanksi kepada paslon Abusyik-Fadlullah tidak diikutsertakan dalam debat lanjutan yang jadwalnya belum ditentukan. Keputusan KIP tersebut merupakan hasil pembahasan bersama Panwaslih Pidie yang tertuang dalam surat Nomor 270/050/1/2017 sebagai bentuk sanksi yang diberikan kepada Abusyik dan calon wakilnya.

Hal itu disebutkan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (KIP) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kampanye Cagub-Cawagub, Cabup-Cawabup, dan Cawalko-Cawawalko. “Penegasan sanksi tersebut sangat jelas tertuang di dalam Pasal 22a ayat (1) dan (2) PKPU Nomor 7 Tahun 2015,” kata Ketua KIP Pidie, Ridwan SPd didampingi kepada Serambi, Rabu (11/1).

Sementara itu, kuasa hukum pasangan Abusyik-Fadlullah, Muharramsyah SH, kepada Serambi kemarin mengatakan, pasangan Abusyik menggugat KIP ke DKPP RI hanya untuk mencari keadilan akibat munculnya masalah saat debat kandidat. Pasangan Abusyik tak menginginkan masalah tersebut muncul saat debat, andainya KIP menyikapi perbedaan persepsi itu secara lebih profesional.

Menurut Muharramsyah, insiden yang terjadi sebelum debat kandidat itu dimulai, bermula dari kopiah merah yang dikenakan paslon Abusyik tapi dinilai KIP dan Panwaslih Pidie sebagai atribut paslon Abusyik.

Materi gugatan terhadap Kode Etik KIP ini akan disampaikan Muharram melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

Menurut Muharram, kopiah merah sebagai atribut pasangan Abusyik tak pernah dituangkan dalam aturan tertulis saat technical meeting.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved