Ombudsman: Sebaiknya APBA Diqanunkan

Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husein MH mengatakan, untuk

Ombudsman: Sebaiknya APBA Diqanunkan
suart 2 

* Beri Waktu hingga Akhir Januari

BANDA ACEH - Kepala Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Aceh, Dr Taqwaddin Husein MH mengatakan, untuk memelihara keharmonisan antara eksekutif dan legislatif Aceh, sebaiknya Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2017 tetap diqanunkan, bukan dipergubkan.

Menurutnya, pembahasan APBA harus diberi tenggang waktu hingga akhir Januari 2017. Hal itu disampaikan Taqwaddin Husein kepada Serambi, Kamis (19/1) menanggapi pembahasan dan pengesahan APBA 2017 yang masih berlarut-larut.

Taqwaddin mengaku sejak awal sudah pesimis jika APBA 2017 akan selesai dibahas hingga batas waktu yang ditetapkan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh, Mayjen TNI (Purn) Soedarmo, yaitu pada 17 Januari 2017.

“Waktu dua minggu yang diberikan untuk pembahasan merupakan waktu yang sangat singkat, karena membahas hal yang begitu penting. Apalagi mengingat, pembahasan RAPBA menyangkut dengan keuangan yang berjumlah besar dan kewenangan yang besar,” ujar Taqwaddin yang juga sarjana ekonomi.

Atas dasar pertimbangan itu ia berpendapat, demi memelihara keharmonisan antara eksekutif dan legislatif Aceh sebaiknya APBA diqanunkan. Dalam pandangan Taqwaddin, mengoptimalkan keharmonisan sangatlah penting, tidak hanya antara DPRA dengan eksekutif, namun juga keharmonisan antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat.

Karenanya, ia meminta semua pihak bersabar hingga akhir Januari 2017, agar pembahasan RAPBA dapat diselesaikan. Namun, jika hingga akhir Januari 2017 pembahasan, persetujuan, dan pengesahannya belum selesai, maka ia mendukung lahirnya Pergub dalam penetapan APBA 2017.

“Jika hal ini terjadi, apabila memungkinkan, saya usulkan agar materi APBA yang dipergubkan adalah hasil pembahasan terakhir. Jadi, bukan mengacu pada APBA 2016. Hal ini penting agar apa yang sudah dibahas selama ini memiliki makna bagi kedua belah pihak, baik DPRA maupun eksekutif Aceh,” kata Dosen Fakultas Hukum Unsyiah itu.

Ia lanjutkan, pihaknya dapat memahami bahwa pembahasan APBA tidaklah mudah, karena sangat penting dan krusial. Ditambah lagi dengan begitu banyak harapan, tuntutan, serta kepentingan.

Terkait berlarut-larutnya pembahasan APBA, Taqwaddin meminta harus menjadi pelajaran penting bagi siapa pun yang menduduki jabatan sebagai Gubernur Aceh, agar menyerahkan dokumen Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) dan RAPBA tepat waktu, karena penyerahan RAPBA sepenuhnya menjadi kewenangan dari pihak Eksekutif. “Sedangkan saran, masukan, tekanan, pertimbangan, dan sebagainya oleh DPRA baru terjadi saat pembahasan bersama,” ujar Taqwaddin. (mun)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved