Warga Tuntut PT Medco Urus Izin

Puluhan warga terdiri dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan para keuchik yang tergabung dalam Forum Keuchik

Warga Tuntut PT Medco Urus Izin
Dua unit alat yang diparkirkan usai bekerja di lokasi Central Processing Plan (CPP), Blok A, PT Medco di Gampong Blang Nisam, Kecamatan Indra Makmu, terbakar 

* Terkait Penggunaan Jalan Umum

IDI - Puluhan warga terdiri dari tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan para keuchik yang tergabung dalam Forum Keuchik di Kecamatan Indra Makmu, dan Julok, serta LSM Peutrang Nanggroe (Peuna), memprotes penggunaan jalan umum untuk kepentingan PT Medco yang dinilai telah mengganggu kenyamanan warga.

Menurut warga, dampak dari penggunaan jalan oleh kenderaan berat milik PT Medco tersebut, telah menimbulkan kerusakan badan jalan, dan arus lalu lintas menjadi padat.

“Kami mendesak PT Medco mengurus izin dispensasi penggunaan jalan, sebelum menggunakan fasilitas jalan umum. Kalau PT Medco sudah memiliki izin, berarti secara hukum akan bertanggungjawab merawat jalan umum yang dilintasi alat berat milik perusahaan,” ungkap T Ridwan Salam, Ketua LSM Peuna, Minggu (5/2), didampingi Murtala dan Arajuddin yang merupakan Ketua Forum Keuchik di Kecamatan Indra Makmu dan Julok.

Tuntutan warga ini juga ditulis pada spanduk yang mereka pasang di beberapa lokasi seperti di Simpang CPP Blok A PT Medco, di lokasi jalan rusak akibat dilintasi alat berat PT Medco, dan di Simpang Empat Kuta Binje. “Kami harap PT Medco segera mengurus izin dispensasi penggunaan jalan umum sesuai Permen PU Nomor 20 tahun 2010,” timpal Murtala, Ketua Forum Keuchik di Kecamatan Indra Makmu.

Menurutnya, dalam menggunakan jalan umum (jalan kabupaten penghubung Kecamatan Julok-Indra Makmu), selama ini PT Medco belum memiliki izin dispensasi penggunaan jalan dari dinas terkait. Padahal izin dispensasi ini merupakan syarat yang harus dipenuhi perusahaan. Inti dari izin dispensasi ini, yakni persetujuan dari penyelenggara jalan atau pemberi izin tentang pemanfaatan ruang jalan dengan persyaratan tertentu yang harus dipenuhi. “Izin baru bisa dikeluarkan dinas terkait apabila ada jaminan peningkatan kualitas jalan oleh pihak perusahaan, termasuk jaminan asuransi,” ujar T Ridwan.

Ridwan mengakui, saat ini PT Medco sudah membuat jalan khusus untuk kendaraan mereka, tapi belum bisa digunakan. Sehingga mereka masih menggunakan jalan umum, yaitu jalan lintas kecamatan yang merupakan jalan kelas III yang hanya boleh dilalui kendaraan dengan lebar dua meter, dan panjang 9 meter, serta bermuatan maksimal 8 ton.

“Sedangkan, kendaraan milik PT Medco yang melintas di jalan itu, berupa truk tronton yang membawa batu pecah, mobilisasi alat, dan trailer pengangkut alat berat yang bermuatan 22-30 ton. Hal ini melanggar UU Nomor 38 tahun 2004 tentang Jalan, dimana perorangan ataupun perusahaan dilarang menggunakan jalan umum tanpa izin dispensasi dari dinas terkait,” jelasnya.

Selain mendesak PT Medco mengurus izin dispensasi penggunaan jalan, Ketua LSM Peuna, T Ridwan Salam juga meminta PT Medco menyosialisasikan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (Amdal) dan sistem perekrutan tenaga kerja yanhg dilakukan pihak perisahaan tersebut.

“Kami juga minta PT Medco menertibkan subkontraktor yang tidak mau membuat perjanjian kontrak waktu tertentu bagi pekerja dan telah memberikan borongan pekerjaan kepada oknum-oknum yang tidak memiliki badan hukum. Karena hal ini, sangat merugikan pekerja yang merupakan masyarakat sekitar lokasi tambang,” ungkap Ridwan.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved