Breaking News:

Opini

Dana Otsus dan Investasi SDM Aceh

ACEH adalah satu provinsi berstatus sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus) di Indonesia

Editor: bakri

Oleh Marah Halim

ACEH adalah satu provinsi berstatus sebagai daerah Otonomi Khusus (Otsus) di Indonesia. Kekhususan Aceh selain pada keistimewaan tertentu dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan, juga yang tidak kalah penting adalah dana alokasi untuk mendukung penyelenggaraan keistimewaan tersebut. Dalam hal ini, pemerintah mengalokasikan dana otonomi khusus.

Dana tersebut bersumber dari persentase pembagian hasil sumber daya mineral di Aceh. Oleh UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA), dana otsus tersebut dibatasi hanya hingga 2028. Batasan dana otsus tersebut tentu menjadi stimulasi tersendiri bagi Aceh untuk memanfaatkannya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Aceh. Mengingat jangka waktu yang terbatas tersebut, pemerintah Aceh dituntut untuk menggunakannya seefektif dan seefisien mungkin. Menurut Pasal 179 ayat (2c) UUPA, peruntukan dana otsus adalah untuk provinsi dan kabupaten/kota. Dana otsus tidak langsung ke pemerintah pusat ke pemerintah kabupaten/kota, melainkan ditransfer menjadi penerimaan Pemerintah Aceh. Sebab, beda otonomi khusus Aceh ada di tingkat provinsi. Pasal 183 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa Dana Otsus ditujukan untuk membiayai pembangunan di bidang infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

Dari perspektif administrasi pemerintahan, keistimewaan Aceh lebih merupakan tambahan fungsi pemerintahan yang harus diselenggarakan dengan baik. Satu tantangan administratif tersebut adalah bahwa dengan status daerah otonomi khusus dan dengan sederet predikat keistimewaan yang dimilikinya; Aceh harus memberi bukti bahwa ketercapaian tujuan bernegara dan tujuan pembangunan harus melebihi daerah-daerah lain di Indonesia. Jika tidak, status khusus tidak akan memberi makna apa pun bagi Aceh. Tantangan sekalius beban sejarah ini tentu tidak akan terwujud jika dana besar tidak dikelola oleh SDM di setiap sektor dan lini pemerintahan.

Bergulirnya dana otsus sejak 2007 lalu hingga saat ini belum banyak mendongkrak kesejahteraan masyarakat Aceh. Bahkan statistik nasional masih menempatkan Aceh dan beberapa provinsi lain di Sumatera di jajaran provinsi yang memiliki jumlah penduduk miskin yang banyak. Kondisi ini tentu berbanding terbalik dengan besarnya dana otsus yang dimiliki Aceh. Terbukti, tidak ada jaminan bahwa dana yang besar dapat mendatangkan kesejahteraan secara instan. Karena itu, dalam tenggat waktu yang semakin dekat dengan berakhirnya dana otsus (2028), Pemerintah Aceh harus mengubah strategi prioritas pengalokasian dana otsus tersebut.

Investasi SDM
Amanah Pasal 183 ayat (1) UUPA, dana otsus diperuntukkan untuk enam bidang pembangunan, yaitu: infrastruktur, ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, pendidikan, sosial, dan kesehatan. Jika diamati, keenam bidang tersebut adalah sektor-sektor yang erat hubungannya dengan kesejateraan masyarakat. Pertanyaan yang muncul adalah apakah besaran untuk masing-masing peruntukan itu harus sama?

Tentu saja tidak harus sama sesuai dengan kondisi masing-masing. Justru, pemerintah Aceh harus dapat berinovasi, meski amanah UUPA terhadap keenam bidang tersebut, salah satunya adalah dengan memperioritaskan salah satunya yang diyakini akan memberi multiplier effects bagi sektor-sektor lain. Sektor tersebut adala sektor pendidikan, sebab pembangunan yang hakiki menurut Amartya Sen, adalah “pembangunan yang berorientasi manusia”; berawal dari manusia dan berakhir pada manusia.

Dengan demikian, prinsip utama yang harus dipegang pemangku kebijakan di Aceh adalah bahwa pengembangan SDM melalui pendidikan adalah investasi masa depan Aceh, semua putra-putri yang dididik adalah tabungan masa depan Aceh. Inilah beda belanja di sektor pendidikan dengan belanja sektor pembangunan yang lain. Hasil investasi SDM memang tidak bisa didapat dengan instan, tetapi beberapa tahun kemudian berupa SDM yang kreatif dan inovatif.

Nantinya, di tangan SDM yang terbangun, keterbatasan dana bukanlah hambatan dalam mewujudkan kesejahteraan. Prinsip ini harus menjadi kesadaran baru bagi pemangku kebijakan untuk mencegah pemubaziran dana otsus “berkelanjutan”. Jika prinsip ini bisa direalisasikan, maka semakin dekat tenggat waktu dana otsus, semakin melimpah “tabungan” SDM Aceh yang tersebar relatif merata di semua kabupaten/kota. Kita tidak perlu khawatir dengan berakhirnya dana otsus karena SDM kita nantinya bisa “mengubah batu menjadi emas”.

Terkait upaya investasi SDM Aceh ini, satu program unggulan Pemerintah Aceh sejak 2008 lalu adalah program beasiswa pendidikan bagi putra-putri Aceh untuk melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi dalam negeri dan luar negeri dari jenjang Diploma 1 hingga Strata 3. Program ini dikelola oleh lembaga khusus yang awalnya bernama Komisi Beasiswa Aceh (KBA), kemudian menjadi Lembaga Pengembangan Sumber Daya Manusia (LPSDM). Hingga kini program ini telah menghasilkan ribuan alumni yang tersebar di berbagai daerah dan instansi pemerintah dan non-pemerintah.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved