Kebijakan Anti-imigran Trump Direvisi, Irak Dicabut dari Daftar "Muslim Ban"

Proses permohonan visa masih terus dikaji, termasuk bagaimana mekanisme yang aman bagi pemeriksaan visa

Kebijakan Anti-imigran Trump Direvisi, Irak Dicabut dari Daftar
GETTY IMAGES
Polisi federal AS mulai merazia para imigran gelap di negara itu, sejak awal pekan ini hingga Sabtu (11/2/2017). 

SERAMBINEWS.COM - Presiden AS Donald Trumpbersiap untuk menandatangani perintah eksekutif hasil revisi, yang mengatur larangan sementara masuknya warga asing dari negara-negara Muslim tertentu dan menghentikan program suaka nasional.

Seorang pejabat Gedung Putih mengatakan, rencana untuk penandatangan naskah perintah eksekutif – mirip instruksi presiden – itu dilakukan pada Senin (6/3/2017) atau Selasa WIB.

Pejabat tersebut bersikeras tak mau mengungkapkan secara detail sebelum pengumuman resmi disampaikan, seperti dilaporkanAssociated Press.

Perintah eksekutif, yang juga disebut sebagai kebijakan anti-imigran Trump, hasil revisi itu disampaikan kembali setelah pengadilan federal membokir upaya awal Trump, Januari lalu.

Pemerintah Trump telah berulang kali mendorong penandatanganannya karena memang telah melakukan koordinasi dengan instansi yang akan menerapkan peraturan tersebut.

Beberapa pejabat pemerintah Trump mengatakan, tujuan pertama dari peraturan baru adalah mengatasi permasalahan dan hambatan hukum.

Tujuannya akan sama, yakni menjaga agar para terduga teroris keluar dari AS sementara pemerintah mengkaji sistem pemeriksaan untuk pengungsi dan pemohon visa dari negara-negara tertentu di dunia.

Pemerintah Trump sebelumnya telah melarang sementara warga dari Iran, Irak, Somalia, Sudan, Yaman, Suriah, dan Libya untuk masuk AS dan menunda program pengungsi AS.

Perintah eksekutif hasil revisi diharapkan tidak memasukkan Irakdalam daftar negara-negara yang warganya menghadapi larangan perjalanan sementara ke AS dalam waktu 90 hari, yang dikenal juga dengan sebutan "Muslim Ban".

Pentagon dan Deplu AS mengingat peran kunci Irak dalam memerangi kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS), sehingga kedua instansi itu meminta Gedung Putih agar mengecualikan Irak.

Menurut draft peraturan baru, yang dibahas di parlemen akhir pekan lalu, warga dari enam negara lain -  Iran, Somalia, Sudan, Yaman, Suriah, dan Libya - akan dilarang masuk AS selama 90 hari ke depan. 

Proses permohonan visa masih terus dikaji, termasuk bagaimana mekanisme yang aman bagi pemeriksaan visa dari enam negara tersebut.

Editor: Fatimah
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved