Breaking News:

Pengutipan Retribusi di Terminal Sigli Distop

Dinas Perhubungan (Dishub) Pidie telah menghentikan kegiatan menyetop pengutipan retribusi Pendapatan

Editor: bakri

* Pengelolaan Terminal Terabaikan

SIGLI - Dinas Perhubungan (Dishub) Pidie telah menghentikan kegiatan menyetop pengutipan retribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari mobil penumpang (mopen) L300 dan bus sejak Januari 2017. Hal ini seiring adanya perubahan struktur organisasi dan tata kerja (SOTK) pemerintahan.

Dalam perubahan struktur tersebut, pengelolaan Terminal Terpadu Sigli diambil alih Pemerintah Provinsi. Dengan demikian, potensi PAD dari retribusi terminal tersebut yang selama ini mencapai ratusan juta rupiah, hilang karena tidak lagi menjadi pemasukan daerah.

Namun sangat disayangkan, dengan adanya perubahan kebijakan ini, aparatur pemerintah daerah kemudian tidak peduli lagi pada ketertiban angkutan umum dalam menaikkan dan menurunkan penumpang, sejak tiga bulan terakhir yang merupakan masa peralihan pengelolaan dari pemerintah daerah ke pemerintah provinsi.

Pantauan Serambi kemarin, tidak ada satu pun petugas Dishub Pidie yang melarang pihak angkutan umum menaikkan dan menurunkan penumpang di luar terminal. Padahal biasanya, petugas sangat rajin mengarahkan sopir mobil penumpang untuk masuk terminal dengan alasan menjaga ketertiban umum. Hal ini menunjukkan sikap pemerintah yang sebenarnya hanya peduli dengan retribusi, tapi mengacuhkan ketertiban umum yang selama ini dijadikan alasan untuk memaksa mopen masuk terminal.

Faktanya, sejak pengelolaannya dialihkan ke pemerintah provinsi, tidak ada satupun petugas yang menertibkan mopen menaikkan dan menurunkan penumpang di pinggir jalan. Meskipun hal ini sangat mengganggu kenyamanan pengguna jalan lainnya.

Kepala Dinas Perhubungan Pidie, Hasan Yahya, mengaku pihaknya sudah tiga bulan menarik petugas yang biasa ditempatkan di terminal tersebut, seiring dihentikannya pemungutan PAD di Terminal Terpadu Sigli itu. Ia pun mengaku kesal dengan adanya aturan baru ini (terkait pengambilalihan oleh pemerintah provinsi).

“Terminal ini dibangun menggunakan dana APBK Pidie. Besaran PAD dari Terminal Terpadu Sigli setiap tahun rata-rata mencapai Rp 100 juta lebih. Saya telah telah meminta agar dilakukan pengkajian kembali terhadap qanun lama terkait retribusi terminal. Sehingga terminal ini bisa tetap memberi pemasukan PAD bagi daerah,” jelas Hasan.

Selain kehilangan potensi PAD, tambah Hasan, 23 tenaga honorer di lingkungan Dishub Pidie pun terpaksa menganggur karena aktivitas pemungutan retribusi di terminal dihentikan. Karena tidak ada lagi dana untuk membayar honor mereka.

Hasan Yahya juga mengatakan, sejak pengelolaan Terminal Terpadu Sigli diambilalih provinsi, tunggakan listrik di terminal itu belum dibayar. Sehingga sempat terjadi pemutusan listrik di terminal Sigli. “Sekarang listrik di terminal telah menyala kembali, meski tunggakan belum dibayar, karena kami meminta PLN menghidupkannya demi kepentingan umum,” kata Hasan. Agar pemutusan arus tidak kembali terjadi, ia berharap masing-masing loket bus, memasang meteran sendiri.

Anggota DPRK Pidie, Teuku Saifullah TS, kemarin mengatakan, meski Terminal Terpadu Sigli dialihkan tanggungjawabnya kepada Pemerintah Provinsi, tapi Pemkab Pidie harus meninjau ulang aturan tersebut supaya retribusi dari terminal tersebut bisa dikelola Pemkab. Misalnya dengan sistem bagi hasil. Sebab, terminal itu dibangun menggunakan dana APBK Pidie.

“Pemkab tidak mungkin menjadi penonton, mengingat terminal itu berada di wilayah Pidie yang juga asset Pemkab. Sedangkan pendapatan PAD dari terminal justru mengalir ke provinsi,” kata T Saifullah.

Menurutnya, dengan terhentinya pengambilan retribusi dari terminal itu sejak Januari 2017, telah menyebabkan kerugian bagi daerah. Dishub Pidie harus mengaktifkan petugas untuk mengambil retribusi di terminal tersebut, dengan melakukan koordinasi bersama Dinas Perhubungan Provinsi Aceh.(naz)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved