Mendagri: SK Gubernur Sah

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menegaskan, pengangkatan dan pelantikan 33 pejabat eselon II

Mendagri: SK Gubernur Sah
SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Mendagri, Gubernur Aceh dan Kepala Badan Diklat Kemendagri pada peresmian Gedung Revolusi Mental, di Jakarta, Jumat (32/3/2017). 

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, menegaskan, pengangkatan dan pelantikan 33 pejabat eselon II oleh Gubernur Aceh pada 10 Maret lalu sah dan telah mendapat izin dari Mendagri.

Mendagri juga menyatakan tidak ada alasan bagi dirinya untuk menonaktifkan Zaini Abdullah dari jabatan Gubernur Aceh seperti yang diinginkan Ketua DPR Aceh.

Penegasan itu disampaikan Mendagri Tjahjo Kumolo menjawab pertanyaan Serambi seusai melangsungkan pertemuan dengan Gubernur Zaini Abdullah di Gedung Badan Diklat, Jakarta, Jumat (31/3). “Apa alasan saya menonaktifkan gubernur? Tidak ada alasan,” tukas Mendagri.

Ia juga menyatakan, Gubernur Aceh memiliki hak dan kewenangan melakukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh.

“Hak gubernur mengangkat pejabat eselon II. Itu sudah mendapat izin lisan dan tertulis dari saya. Kecuali pejabat eselon I, gubernur harus mengusulkannya kepada Presiden melalui Mendagri,” tukas Mendagri Tjahjo Kumolo.

Mengenai ada pihak yang keberatan terhadap keputusan Gubernur Aceh tersebut, Mendagri mempersilakan mereka menempuh jalur hukum. “Kalau keberatan, ajukan ke pengadilan,” ujar Mendagri.

Menurut Mendagri, tidak seharusnya mutasi pejabat eselon II di Aceh yang dilakukan oleh Gubernur Aceh diributkan. Apalagi jadi polemik berkepanjangan. “Karena itu kewenangan gubernur,” kata Tjahjo.

Mendagri menjelaskan, Aceh memiliki undang-undang khusus yang harus dipedomani, selain undang-undang nasional, yakni Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). “Jadi, untuk melihat Aceh ada undang-undang khusus dan undang-undang nasional. Itu sama dengan Papua dan Yogyakarta, ada undang-undang khususnya,” sebut Mendagri. (fik)

inti pernyataan mendagri
* Pelantikan 33 pejabat eselon II oleh Gubernur Aceh pada 10 Maret 2017 sah dan telah mendapat izin dari Mendagri
* Gubernur Aceh memiliki hak dan kewenangan melakukan pengangkatan dan pemberhentian pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh
* Pihak yang keberatan terhadap keputusan Gubernur Aceh tersebut silakan menempuh jalur hukum, ajukan ke pengadilan
* Tidak ada alasan bagi Mendagri untuk menonaktifkan Zaini Abdullah dari jabatan Gubernur Aceh seperti yang diinginkan Ketua DPRA.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved