16 SKPK Pemkab Tamiang tak Punya Kantor Permanen
Sejak dimekarkan menjadi kabupaten sendiri 15 tahun lalu, yang artinya sudah tiga periode jabatan bupati,
Apalagi, masih banyak daerah di kabupaten ini yang terisolir akibat minimnya prasarana dan sarana umum, jauh dari kota karena berada di daerah pedalaman, yang pembangunannya juga membutuhkan dana tidak sedikit. Bahkan yang sangat miris, sebagian desa di kabupaten ini masih harus mengandalkan alat transportasi perahu yang tidak meiliki standar keselamatan, karena belum ada sarana jalan ke daerah tersebut yang pembangunannya membutuhkan biaya sangat besar.
Dengan persoalan pembangunan kemasyarakatan yang begitu banyak, pihaknya merasa kurang etis jika harus menggunakan seluruh dana APBK hanya untuk membangun kantor pemerintah. Hal ini tentu saja bisa memicu kemarahan rakyat.
Karena itu, ia meminta pemerintah Aceh memberi perhatian khusus yang dituangkan dalam komposisi anggaran APBA, untuk membantu pembangunan kantor SKPK di Aceh Tamiang secara permanen.
Mewakili masyarakat Tamiang umumnya, ia juga meminta Pemerintah Aceh lebih peduli pada pembangunan di wilayah pinggiran, apalagi Kabupaten Aceh Tamiang merupakan kawasan perbatasan yang selama ini menjalankan fungsi mempertahankan adat dan budaya Aceh dari pengaruh provinsi tetangga, menjaga struktur sosial-kemasyarakatan agar tidak mengalami dekadensi moral, serta kedaulatan wilayah Aceh. “Pemerintah Aceh kami harap tidak mengabaikan hal ini,” ujarnya.(md)
