Breaking News:

DPR Protes Terkait Novanto, Wapres Ingatkan KPK Tak Bisa Diintervensi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi lembaga antikorupsi tersebut.

Editor: Fatimah
TRIBUN NEWS / HERUDIN
Presiden Joko Widodo didampingi Wapres Jusuf Kalla, Mensesneg Pratikno, dan Menseskab Pramono Anung mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle jilid 2, di teras belakang Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (27/7/2016). Presiden mengumumkan 12 nama menteri dan Kepala BKPM. 

SERAMBINEWS.COM - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan,Komisi Pemberantasan Korupsi ( KPK) merupakan salah satu lembaga independen yang ada di Indonesia.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, tak ada satu pun pihak yang dapat mengintervensi lembaga antikorupsi tersebut.

“Presiden pun tentu enggak bisa intervensi, DPR juga tentu tidak bisa,” kata Kalla di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta Pusat, Rabu (12/4/2017).

Kalla menanggapi rencana DPR melayangkan surat keberatan kepada Presiden Joko Widodo, menyusul dicegahnya Ketua DPR Setya Novanto ke luar negeri.

Pencegahan itu dilakukan setelah sebelumnya Novanto diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan korupsi proyek pengadaan e-KTP.

Kalla berharap, semua pihak menghargai proses hukum yang tengah dijalankan KPK.

Ia pun optimistis rencana DPR melayangkan surat ke Presiden tak akan menimbulkan kegaduhan politik.

“Parlemen itu sangat menghormati hukum,” ujarnya.

Surat keberatan yang hendak dilayangkan DPR, awalnya merupakan nota keberatan yang diajukan Fraksi Golkar.

Namun, nota keberatan itu berubah menjadi surat resmi kelembagaan setelah disepakati dalam rapat Badan Musyawarah DPR, Selasa (11/4/2017) malam.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved