Mendagri: Cabut SK Mutasi 10 Maret

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, 11 April 2017 menyurati lagi Gubernur Aceh terkait

* Gubernur Diberi Kesempatan Perbaiki Kesalahan

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, 11 April 2017 menyurati lagi Gubernur Aceh terkait mutasi pejabat eselon II di jajaran Pemerintah Aceh. Surat kedua Mendagri itu memerintahkan Gubernur Zaini Abdullah untuk mencabut surat keputusan (SK)-nya yang mengangkat para pejabat eselon II pada 10 Maret lalu, karena tidak mendapat izin tertulis dari Mendagri.

Surat itu diantar seorang staf Mendagri pada hari Rabu (12/4) kepada Sekretaris Daerah Aceh, Drs Dermawan MM. Sedangkan Ketua DPRA, mendapatkan tembusannya.

Ketua DPRA, Tgk Muharuddin yang dikonfirmasi Serambi, Rabu (12/4) terkait surat kedua Mendagri itu mengatakan, benar bahwa DPRA sudah menerima surat dari Mendagri yang diteken langsung oleh Tjahjo Kumolo.

Surat tersebut diserahkan seorang staf Mendagri kepada Wakil Ketua I DPRA, Drs Sulaiman Abda MSi yang kini Pemegang Nota Dinas Ketua DPRA, karena ketua masih berada di luar daerah ikut pembahasan RUU Pemilu yang baru di DPR RI.

Menurut penjelasan Sulaiman Abda kepada Muharuddin, isi surat kedua Mendagri itu menjawab surat gubernur tanggal 29 Maret 2017 tentang tanggapan gubernur terhadap surat Dirjen Otda Kemendagri tanggal 24 Maret 2017.

Dalam poin 3.a suratnya, kata Muharuddin, Mendagri Tjahjo Kumolo menekankan bahwa kebijakan mutasi jabatan eselon II di lingkungan Pemerintah Aceh harus tetap mengindahkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sehubungan dengan itu, Mendagri memberikan penegasan dan petunjuk. Pertama, menetapkan kembali Keputusan Gubernur Aceh sebagai pengganti atas Keputusan Gubernur Nomor PEG.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (eselon II) di Lingkungan Pemerintah Aceh, dengan lebih dulu mencabut Keputusan Gubernur Aceh Nomor PEG.821.22/004/2017 tanggal 10 Maret 2017, berdasarkan persetujuan tertulis Mendagri.

Itu artinya, lanjut Muharuddin, Mendagri memberi kesempatan kedua kepada Gubernur Aceh untuk memberbaiki kesalahannya dalam pelaksanaan mutasi 10 Maret lalu yang memberhentikan 20 pejabat eselon II dan memutasi, mengangkat, serta melantik 33 pejabat eselon II yang baru.

Mendagri memberi kesempatan kepada Gubernur Aceh untuk memperbaiki kesalahannya dan mengizinkan membuat SK pengangkatan pejabat eselon II yang baru, tapi dengan lebih dulu membatalkan SK mutasi yang dilakukannya pada 10 Maret 2017.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved