Dewan Protes, Insentif Dokter Spesialis Dikurangi

Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang, Ismail SE memprotes Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang

Dewan Protes, Insentif Dokter Spesialis Dikurangi
Shutterstock
ilustrasi 

KUALASIMPANG – Ketua Komisi A DPRK Aceh Tamiang, Ismail SE memprotes Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Kabupaten Aceh Tamiang yang menurutnya telah mengurangi insentif untuk dokter spesialis di RSUD Aceh Tamiang secara sepihak, dari sebelumnya Rp 15 juta kini menjadi Rp 7,5 juta. “Padahal insentif dokter spesialis tersebut disetujui dewan pada pembahasan APBK Aceh Tamiang 2017 dengan angka Rp 15 juta,” ujarnya, Minggu (16/4).

Ia memprotes pemotongan insentif ini, karena dikhawatirkan berdampak pada mutu layanan medis di RSUD Aceh Tamiang. Karena selama ini, eksekutif dan legislatif telah berusaha agar pelayanan medis di RS tersebut bisa maksimal, salah satunya menjamin berjalannya layanan medis dari dokter spesialis.

Karena RSUD ini juga menghadapi persoalan kekurangan dokter. Sehingga untuk mendapat jasa medis, warga lebih banyak dirujuk ke RS luar daerah. “Selama ini, karena minim dokter spesialis di RSUD ini, pasien dari Tamiang banyak yang harus dirujuk ke RSUD Langsa atau ke Kota Medan,” ujarnya.

Untuk mengatasi persoalan ini, Pemkab dan DPRK Aceh Tamiang sudah bersepakat untuk menaikkan insentif dokter spesialis, agar para dokter ini mau bertahan di RSUD Tamiang, sebagai solusi mengatasi kekurangan dokter spesialis.

Pada pembahasan APBK Aceh Tamiang tahun 2017, dewan pun menyetujui kenaikan insentif dokter spesialis sebesar Rp 15 juta. Namun anehnya, pada saat buku APBK tahun 2017 disusun, insentif dokter spesialis malah berkurang menjadi Rp 7,5 juta. “Kita sangat kecewa dengan pengurangan sepihak yang dilakukan BPKD Aceh Tamiang ini. Padahal kenaikan insentif dokter tersebut telah disetujui bersama,” ujarnya.

Sudah koordinasi
Menjawab protes anggota Dewan Tamiang ini, Kabid Anggaran BPKD Aceh Tamiang, Dipa Syahbuana mengatakan, tahun 2017, anggaran APBK Aceh Tamiang berkurang dari tahun sebelumnya. Sehingga ada pos-pos tertentu yang juga dikurangi, salah satunya pos kenaikan insentif dokter spesialis.

“Disamping itu RSUD Aceh Tamiang juga telah menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Sehingga subsidi dari pemerintah daerah secara bertahap dikurangi, agar RSUD ini dapat lebih mandiri membiayai operasionalnya,” kata Dxipa Syahbuana.

Ia juga menjelaskan, saat pembahasan standar biaya umum (SBU) seusai APBK Tamiang disahkan, pihaknya memanggil Direktur RSUD Aceh Tamiang dan dokter yang bersangkutan sudah mengetahui dan menyetujui pengurangan insentif tersebut. “Dengan pihak dewan juga sudah kami koordinasikan masalah pengurangan insentif ini, karena kekurangan insentif dokter spesialis bias ditutupi dari pembayaran jasa medis,” jelasnya.(md)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved