Siapapun Boleh Kelola Hutan Aceh

PROGRAM Kerjasama restorasi hutan yang digagas Dinas LHK Aceh ini, menurut mantan Kadis LHK Aceh Ir Husaini Syamaun

Siapapun Boleh Kelola Hutan Aceh
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Kemen LHK) RI bekerjasama dengan KfW Jerman, resmi melepaskan sekitar 100 tukik (anak penyu langka) jenis Belimbing di kawasan pesisir pantai Rantau Sialang, Kecamatan Bakongan, Aceh Selatan, Kamis (9/3). Foto/IST 

PROGRAM Kerjasama restorasi hutan yang digagas Dinas LHK Aceh ini, menurut mantan Kadis LHK Aceh Ir Husaini Syamaun, didasari atas kondisi bahwa sejumlah lahan yang sebelumnya berstatus hutan, telah dirambah oleh masyarakat dan perusahaan untuk dijadikan perkebunan. Di antaranya menjadi kebun sawit dan karet, dan beberapa lagi hanya diambil kayunya dan kemudian ditelantarkan.

Oleh Dinas LHK Aceh, seluas 1.060 Hektare lahan yang telah beralih fungsi itu kini dalam proses dikembalikan fungsinya sebagai hutan. Namun karena di lahan itu ada yang sudah ditanami sawit dan karet, Pemerintah Aceh kemudian mengajak pihak ketiga (perusahaan yang memiliki badan hukum) untuk mengelola lahan tersebut. “Dalam konsep program ini, siapapun (perusahaan) boleh mengelola hutan, dengan syarat mengakui bahwa lahan itu merupakan kawasan hutan, dan bertanggungjawab melakukan reboisasi terhadap lahan tersebut,” ujar mantan Kadis LHK Aceh, Ir Husaini Syamaun.

Ia menjelaskan, untuk lahan yang masih terdapat tanaman sawit atau karet atau tanaman kebun lainnya, diberi waktu satu kali masa daur tanaman (5-10 tahun) untuk memanennya. Dengan catatan, setelah dipanen, lahan tersebut harus ditanami tanaman keras sesuai vegetasi hutan.

Sedangkan pengambilan getah pinus untuk dimanfaatkan resinnya, seperti yang dilakukan di Taman Hutan Raya (Tahura) Pocut Meurah Intan, di kawasan Hutan Seulawah, juga diberikan kepada pihak ketiga dengan menaati prosedur pengambilan getah yang dibuat Dinas LHK Aceh. Nilai getah Pinus yang menjadi acuan Dinas LHK Aceh yaitu Rp 12.000/Kg.

Husaini Syamaun menegaskan, pengambilan getah pinus juga tidak melanggar aturan. Karena, meski dalam Peraturan Menteri Kehutanan No:P.35 dan P.91 tahun 2014, komoditi bukan kayu yang boleh diambil hasilnya pada tanaman Pinus Merkusii, adalah resinnya dan minyak Terpentin (bukan getah-red). Namun hal ini tidak menjadi persoalan, asalkan tetap menjaga kelangsungan hidup tanaman tersebut. “Sehingga pengambilan getah Pinus termasuk yang dilakukan oleh CV Cahaya Abadi di Tahura Saree, tidak melanggar aturan. Malah menyumbang PAD bagi daerah,” jelasnya.(yat)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved