Anies-Sandi Diminta Tunaikan Janji Sediakan Rumah Murah Layak Huni

SERAMBINEWS.COM - Pasangan pemenang Pilkada DKI Jakarta versi hitung cepat (quick count)  Anies Baswedan- Sandiaga Uno harus menepati janji-janjinya selama kampanye.

Dosen Kelompok Keahlian Perumahan Permukiman Sekolah Arsitektur Perencanaan dan Pengembangan Kebijakan (SKPPK) Institut Teknologi Bandung (ITB), Jehansyah Siregar, mengatakan hal itu kepada KompasProperti, Rabu (19/4/2017). 
Menurut Jehansyah, pasangan ini sejatinya telah memberi harapan bagi masyarakat golongan bawah dalam memenuhi kebutuhan tempat tinggal murah dan layak huni. Oleh karena itu, mereka harus menepati harapan itu.

"Setidaknya, janji Anies-Sandi untuk tidak melakukan penggusuran dalam menyelesaikan masalah permukiman kumuh di Jakarta, telah membebaskan banyak keluarga yang tinggal di permukiman kumuh dari rasa takut akan penggusuran dengan segala bentuk kekerasan," tutur dia.

Namun demikian, menata tanpa menggusur akan dihadapkan pada tantangan angka ketimpangan kebutuhan dan penyediaan rumah atau housing backlog yang tinggi dan besarnya kebutuhan baru.

Bagaimana strategi yang efektif untuk menata masalah perumahan dan permukiman di Jakarta? Terlebih jika dihadapkan pada tantangan penataan bantaran sungai dalam rangka mengatasi banjir ibu kota? 

Jehanyah menekankan, solusi uang muka atau down payment (DP) 0 persen tidak bisa dijadikan program untuk menyelesaikan semua masalah itu.

Pasalnya, DP 0 persen adalah untuk rumah komersial dengan skema rumah milik. Sementara, yang perlu dikembangkan adalah ragam pilihan hunian, baik rumah umum dan rumah swadaya dengan skema rumah sewa maupun hak pakai jangka panjang.

Selain itu, perlu konsep penataan bantaran sungai Jakarta secara komprehensif. Bagaimana menata kampung kumuh, bagaimana memukimkan kembali, serta penyediaan kawasan baru dan rumah susun sewa (rusunawa) baru.

Untuk itu, kata Jehansyah, Anies-Sandi perlu segera menyiapkan program-program perumahan dan permukiman yang komprehensif dan terpadu. Tidak sekadar melihat masalah ini dengan solusi pembiayaan DP 0 persen.

"Mereka harus bisa menghadirkan keterpaduan antar-sektor seperti permukiman, pertanahan dan pengairan, maupun keterpaduan antar-tingkatan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI dan pemerintah pusat," ujar Jehansyah. 

Selain itu Anies-Sandi perlu segera menyiapkan kapasitas organ-organ Pemprov DKI untuk menyelenggarakan program yang komprehensif dan terpadu secara profesional.

Jakarta perlu memiliki lembaga seperti Housing and Development Board (HDB), dan Urban Redevelopment Authority (URA) yang berjalan di Singapura.

"Kedua lembaga pemerintah ini dikenal sangat profesional dan bekerja dengan dedikasi yang tinggi untuk kota-kota yang berkelanjutan," ucap dia.

Jadi, kata Jehansyah, DP 0 persen seharusnya tidak dijadikan sebagai program utama, melainkan digunakan jika diperlukan saja.