ASNLF Monitor Laporan Indonesia soal HAM Aceh di Forum PBB

“Kita akan menunggu apakah laporan Pemerintah Indonesia nanti akan mengecewakan seperti laporan UPR Indonesia tahun 2012, atau tidak,”

ASNLF Monitor Laporan Indonesia soal HAM Aceh di Forum PBB
WEBTV.UN.ORG
Cuplikan pernyataan aktivis ASNLF, Asnawi Ali di webtv.un.org 

SERAMBINEWS.COM -- Delegasi Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) ikut memantau laporan penyelesaian kasus pelanggaran HAM di Aceh dalam forum Universal Periodic Review (UPR) di kantor Dewan HAM PBB, Jenewa, Swiss 3-5 Mei 2017.

Asnawi Ali, seorang delegasi ASNLF yang hadir dalam forum tersebut kepada Serambinews.com, Selasa (2/5/2017) mengatakan, delegasi ASNLF dikepalai Yusuf Daud yang bermukim di Swedia.

Selain itu, sejumlah organisasi masyarakat sipil (OMS) nasional dan internasional dipastikan ikut mengirimkan perwakilannya untuk mendengar jawaban Indonesia yang akan disampaikan oleh Menlu Retno Marsudi. 

Ia mengatakan, forum Tinjauan Periodik Universal (UPR) di kantor PBB Jenewa, Indonesia selalu menghadirkan langsung menteri luar negerinya untuk menjawab laporan kondisi nilai-nilai HAM berserta upaya penanganannya.

Asnawi menyebutkan, ASNLF dengan kritis akan mengevaluasi hasil implementasi UPR sebelumnya tahun 2012, yang ternyata tidak ada kemajuan, khususnya dalam perkara impunitas terkait penanganan HAM masa lalu dan yang sedang berlaku sekarang di Aceh. 

“ASNLF akan berusaha mengikuti semua sesi acara UPR beserta side event secara seksama dan akan mengevaluasi dengan membuat laporan lengkap setelah usai forum UPR di kantor PBB Jenewa pada Rabu esok,” kata Asnawi Ali.

Seperti dalam acara yang sama tahun 2012, kali ini delegasi Acheh-Sumatra National Liberation Front (ASNLF) juga ikut berpartisipasi untuk memonitor sejauh mana keseriusan Indonesia dalam forum dunia tersebut. 

Dalam kesempatan nanti, ASNLF akan berusaha memberikan masukan kepada negara-negara anggota PBB bahwa kasus HAM Aceh belum selesai dan tidak boleh dilupakan begitu saja. 

Pemerintah Indonesia juga menunjuk Menteri Hukum dan HAM Indonesia beserta rombongannya dalam forum tersebut. 

“Dengan hadirnya pembantu Presiden itu seolah menunjukan kepada dunia bahwa Indonesia sangat berkomitmen dalam mendorong keterbukaan terhadap situasi HAM,” tukas Asnawi Ali.

Seperti diketahui, lembaga-lembaga nasional tersebut telah pun mengirimkan laporan-laporan pelanggaran HAM di Indonesia untuk acara ini sebagai pengimbang dari laporan-laporan resmi pemerintah.

Tidak hanya itu, setelah sesi UPR usai nanti, LSM seperti Kontras, Human Rights Working Group (HRWG) dan lain-lain lagi akan mengkaunter lagi laporan pemerintah dalam sebuah mekanisme khusus, yang disebut dengan side event.

Begitu juga perwakilan tetap beberapa negara Eropa seperti dari Swedia, Jerman, Swiss, Perancis, Jepang dan Selandia Baru.

“Kita akan menunggu apakah laporan Pemerintah Indonesia nanti akan mengecewakan seperti laporan UPR Indonesia tahun 2012, atau tidak,” pungkas Asnawi Ali. (*)

Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved