Breaking News:

KontraS Ingatkan Presiden Selesaikan Kasus Simpang KKA

Ingatan ini disampaikan Malik Ferry Kusuma dari Koordinator Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

Demonstran yang menamakan diri Serikat Rakyat melakukan aksi peringatan 17 tahun tragedi Simpang KKA di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Selasa (3/5/2016). Mereka menuntut Pemerintah Aceh mengusut tuntas kasus pelanggaran Hak Azazi Manusia (HAM) yang diduga terjadi dalam tragedi berdarah itu. SERAMBI/M ANSHAR 

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA -- Presiden Joko Widodo diingatkan agar memenuhi janjinya menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat masa lalu. Salah satunya penyelesaian kasus Simpang KKA yang terjadi pada 3 Mei 1999.

Ingatan ini disampaikan Malik Ferry Kusuma dari Koordinator Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) di Jakarta, Selasa (2/5/2017).

"Presiden sebaiknya langsung mengintruksikan Jaksa Agung guna melakukan penyidikan terhadap kasus Simpang KKA, dan kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat lainnya," ujar Ferry..

Ia mengatakan penyelesaian kasus Simpang KKA melalui proses hukum di di pengadilan dan penyelesaian non judisial saat ini mengalami kemandegan.

Menurut Ferry, hal itu dikarenakan Presiden hanya menyerahkan persoalan ini di bawah kendali Menkopolhukam.

Padahal Presiden Joko Widodo yang secara normatif menyebutkan dalam RPJMN 2015-2019 telah menyatakan akan membentuk Komisi ad hoc/temporer dengan tugas memfasilitasi proses pengungkapan pelanggaran HAM di masa lalu yang berada langsung dibawah Presiden dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Presiden.

"Seharusnya Presiden dapat segera mengimplementasikan janji tersebut dengan membentuk Komite Adhoc/Komisi Kepresidenan. Pembentukan Komite adhoc atau Komisi Kepresidenan dapat menjadi solusi terbaik untuk menjembatani semua persoalan, dan mempercepat proses penanganan pelanggaran HAM berat masa lalu," katanya.

Presiden juga diharapkan dapat memastikan figur-figur yang mengisi Komite Kepresidenan memiliki integritas, tidak diduga terlibat dalam pelanggaran HAM yang berat dan korupsi, berpihak pada keadilan dan kredibel.

Dalam konteks lokal Aceh, telah terbentuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) Aceh melalui Qanun (Peraturan Daerah) No. 17 tahun 2013 tentang KKR Aceh.

Halaman
12
Penulis: Fikar W Eda
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved