Breaking News:

Haji Uma Desak Ketua DPD RI Bersikap Soal Pengkerdilan UUPA

Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman atau yang lebih dikenal dengan Haji Uma mendesak Ketua DPD RI Oesman

Editor: bakri

LHOKSUKON - Anggota DPD RI asal Aceh H Sudirman atau yang lebih dikenal dengan Haji Uma mendesak Ketua DPD RI Oesman Sapta agar segera bersikap, sehingga Undang-undang Pemerintah Aceh tidak dikerdilkan karena pengesahan UU Pemilu 2017. Sebagaimana diketahui, pengesahan Undang-Undang Pemilu tahun 2007 telah membonsai dan mencabut dua pasal UUPA, yakni Pasal 57 dan 60 yang berkaitan dengan Komisi Independen Pemilihan (KIP) dan Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Aceh dan kabupaten/kota.

Desakan itu disampaikan senator asal Aceh tersebut melalui surat bernomor : 12/10.1/B-03/VII/2017, tertanggal 23 Juli 2017. “Surat ini kita sampaikan kepada Ketua DPD RI supaya bersikap dan memperjuangkan supaya pasal dalam UU Pemilu tahun 2017 tidak membonsai UUPA,” ujar Haji Uma

Disebutkan, walaupun DPD RI tidak dilibatkan dalam pengesahan Undang-undang, namun Haji Uma sangat menyesalkan dicabutnya beberapa pasal UUPA dalam UU Pemilu 2017 sehingga menimbulkan permasalahan bagi rakyat Aceh sebagai daerah khusus.

“Harusnya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, rencana pembentukan undang-undang oleh DPR RI yang berkaitan langsung dengan Pemerintahan Aceh, dilkonsultasi dan harus ada pertimbangan DPRA. Tapi ini tidak dilakukan oleh DPR,” kata Haji Uma yang anggota Komite II.

Selain itu, harusnya DPR RI menghormati kekhususan Aceh sebagaimana diatur dalam Pasal 8 UUPA tersebut. “Kita khawatir ke depan pengkerdilan UUPA terus terjadi, dan ini bisa mengusik ketenangan Aceh yang selama ini banggga dengan kekhususan,” katanya. Sejatinya, sesuatu yang sudah diatur dalam UUPA, tidak bertentangan dengan pasal dalam UU Pemilu yang barus disahkan tersebut.

Menurutnya, seharusnya pemerintah pusat lebih fokus pada percepatan pembangunan dan menyejahterakan masyarakat. Selain itu, harusnya ada estafet dalam menjaga UUPA pemerintah sebelumnya dengan yang sekarang. “Jangan karena berbeda pimpinan pemerintah, berbeda pula kebijakan yang dilahirkan, sehingga bisa menimbulkan persoalan baru. Tidak adanya sinkronisasi dengan DPRA dalam melahirkan UU pemilu yang berkaitan dengan UUPA, mengesankan DPR RI memaksakan kehendak terhadap Aceh,” ujar Haji Uma.(jaf)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved