Breaking News:

Opini

UU Pemilu, Demokrasi, dan Keistimewaan Aceh

AKHIRNYA Undang-Undang (UU) Pemilu disahkan sekitar dini hari tanggal 21 Juli kemarin. Molor dari jadwal awal di akhir 2016.

SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Suasana pencoblosan pada TPS 2 Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Abdya, Rabu (15/2/2017). Di TPS ini kurang 100 surat surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada serentak 2017. 

Oleh Indra Milwady

AKHIRNYA Undang-Undang (UU) Pemilu disahkan sekitar dini hari tanggal 21 Juli kemarin. Molor dari jadwal awal di akhir 2016. UU pemilu disetujui secara aklamasi setelah aksi walk out yang dilakukan 4 fraksi, yaitu Fraksi Gerindra, FPAN, FDemokrat, dan FPKS. Sesuai aturan main, UU yang sudah disetujui di DPR masih harus diproses hingga ditandatangani oleh presiden dan ini makan waktu maksimal 30 hari. Apa saja yang berubah dan apa yang baru dalam UU ini? Kemudian terkait keistimewaan Aceh, apa saja yang diatur berbeda?

UU Pemilu sebanyak 573 Pasal yang baru disahkan ini adalah penggabungan dari tiga UU sebelumnya, yaitu UU No.15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, UU No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif, dan UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Penyatuan ini dianggap perlu karena di samping untuk menghindari konflik regulasi, juga disebabkan berdasarkan putusan MK Nomor 14/PUU-XI/2013, Pemilu Presiden/Wakil Presiden dan Pemilu Legislatif 2019 dilaksanakan serentak. Keserentakan ini mengikuti amanat UUD 1945, yaitu Pasal 22 E ayat (1) “Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur,

dan adil setiap lima tahun sekali”; dan ayat (2) “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

Perubahan UU Pemilu
Terkait perubahan yang terdapat dalam UU Pemilu ini dapat kita bagi dalam 3 subjek, yaitu penyelenggara, pemilu legislatif, dan pemilu presiden. Selanjutnya, terkait keberadaan dengan keistimewaan Aceh, dapat kita lihat juga perubahan terkait dengan UU No.11 Tahun 2006 tersebut.

Pertama, penyelenggara. Perubahan yang substansial terkait penyelenggara adalah: a. Jumlah anggota, dalam UU ini jumlah anggota KPU dan Bawalu di tingkat provinsi antara 5 atau 7 orang, dan anggota KPU dan Bawaslu kabupaten/kota berjumlah 3 atau 5 orang. Penentuan jumlah anggota KPU/Bawaslu provinsi dan kabupaten/kota ini berdasarkan penghitungan dengan rumus jumlah penduduk ditambah hasil kali antara luas wilayah dan jumlah daerah (kabupaten/kota untuk provinsi dan kecamatan untuk kabupaten/kota);

b. Status panitia pengawas pemilihan tingkat kabupaten kota dari ad hoc menjadi permanen selama 5 tahun dan penyebutannya menjadi Bawalu kabupaten/kota; c. Pembatasan masa jabatan, sebagaimana kebanyakan jabatan publik lainnya, anggota KPU dan Bawaslu juga diatur untuk dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama. Namun hal ini belum jelas penerapannya pada anggota yang masuk di tengah periode pada proses PAW.

Kedua, Pemilu legislatif: a. Ambang batas parlemen (parliamentary treshold) naik menjadi 4% dari sebelumnya 3,5%. Ambang batas parlemen diterapkan dalam kerangka penyederhanaan parpol. Namun hal ini dinilai kurang efektif, sebab pengalaman di pemilu legislatif sebelumnya meskipun parliamentary treshold dinaikkan dari 2,5% pada 2009 menjadi 3,5% pada 2014, jumlah parpol peserta pemilu malah naik dari 9 menjadi 12. Hal ini juga menimbulkan kritik pada azas proporsionalitas, karena berimplikasi pada pemilih caleg dan partai yang tidak melewati ambang batas ini tidak terwakili di DPR;

b. Jumlah kursi anggota DPR naik menjadi 575 dari sebelumnya 560, hal ini juga tidak jelas bagaimana pengaturan penambahan ini dilakukan, Dapil mana yang anggota DPR-nya akan ditambah, dan alasan dari penambahan ini;

c. Konversi suara mejadi kursi menggunakan metode Sainte Lague murni. Berbeda dengan sebelumnya menggunakan metode Kuota Harre, di mana menggunakan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang merupakan jumlah suara sah (dikurangi dengan jumlah suara sah partai yang tidak memenuhi ambang batas parlemen untuk DPR RI) dibagi dengan jumlah kursi. Untuk metode Sainte Lague murni jumlah suara partai politik dibagi dengan bilangan pembagi 1, selanjutnya 3, kemudian 5, 7 dst (bilangan ganjil). Selanjutnya kursi diberikan kepada partai yang mendapat nilai tertinggi hingga habis terbagi.

Halaman
12
Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved