Breaking News:

Opini

UU Pemilu, Demokrasi, dan Keistimewaan Aceh

AKHIRNYA Undang-Undang (UU) Pemilu disahkan sekitar dini hari tanggal 21 Juli kemarin. Molor dari jadwal awal di akhir 2016.

Editor: hasyim
SERAMBINEWS.COM/ZAINUN YUSUF
Suasana pencoblosan pada TPS 2 Desa Keude Siblah, Kecamatan Blangpidie, Abdya, Rabu (15/2/2017). Di TPS ini kurang 100 surat surat suara pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Pilkada serentak 2017. 

Hal tersebut cukup membingungkan, karena tidak lazim. Sebagai contoh kita gunakan matriks di bawah ini. Dapil 1 memiliki 5 kursi dan pemilu diikuti oleh 4 partai politik. Partai A memperoleh 10.000 suara, partai B 4.000 suara, partai C 2.500 suara, dan partai D 500 suara. Maka perhitungan Sainte Lague-nya akan seperti di bawah ini:

No     Partai         Suara       Nilai 1      Nilai 2     Nilai 3
1           A                 9.000       9.000        3.000        1.800
2           B                4.000         4.000      1.333         800
3           C                2.900         2.900      967              580
4           D               500             500        167               100

Sebagai keterangan, nilai 1 adalah jumlah suara sah dibagi 1, nilai 2 suara sah dibagi 3, dan nilai 3 adalah suara sah dibagi 5. Sementara 1, 3, 5, dst adalah bilangan pembagi. Maka berdasarkan metode Sainte Lague murni, kursi 1 diberikan kepada partai A (Nilai 1 = 9.000), kursi kedua diberikan kepada partai B (Nilai 1 = 4.000), kursi ketiga kepada partai A (Nilai 2 = 3.000), kursi keempat partai C (Nilai 1 = 2.900) dan kursi kelima diberikan kepada partai A kembali karena Nilai 3 = 1.800. Metode konversi suara Sainte Lague ini menguntungkan partai yang mendapatkan suara jauh lebih tinggi dari partai lain. Karena peluang mendapatkan kursi tambahan lebih besar ketimbang metode Kuota Harre.

Ketiga, Pemilu Presiden. Ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential treshold) ditetapkan 20% kursi di DPR atau 25% suara sah hasil pemilu sebelumnya. Point ini sebenarnya tidak berubah, namun menjadi krusial karena penyelenggaraan pemilunya yang berubah dari terpisah menjadi serentak. Hal ini menjadi perdebatan yang sengit dan puncak perdebatan di DPR. Dan point ini pula yang mendorong aksi walk out empat Fraksi.

Pihak pendukung, terdiri dari enam fraksi beranggapan hal ini untuk meneruskan aturan sebelumnya yang dianggap sudah baik, juga untuk mendorong terciptanya pemerintahan yang kuat karena didukung oleh parlemen yang besar. Tapi tentu saja logika ini agak aneh disebabkan komposisi persentase partai pendukung hasil pemilu sebelumnya pada pencalonan, tentu akan berbeda dengan komposisi pasca pemilu 2019.

Dan para pakar berpendapat hal ini juga tidak sesuai dengan pasal 6A ayat (1) dan (2) UUD 1945 yang menyatakan “(1) Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat”, dan “(2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”. Di mana sebelum pelaksanaan pemilihan umum disini dimaksud sebelum pemilihan umum legislatif.

Belum lagi satu dasar gugatan agar pemilihan umum dilaksanakan serentak yang dilayangkan ke MK dan dikabulkan itu adalah rentannya terjadi politik transaksional apabila pemilu presiden dilakukan setelah pemilu legislatif. Kerawanan terjadinya politik transaksional adalah baik pada saat pencalonan, saat menjelang putaran kedua, maupun pada saat setelah presiden dan wakil presiden terpilih dalam bentuk bagi-bagi jabatan maupun bagi-bagi proyek. Presiden Jokowi ikut mendorong dipilihnya opsi presidential treshold 20%, padahal beliau bukanlah pemilik (pemimpin) partai politik. Hal ini justru akan membuat Presiden Jokowi bergantung kepada pemimpin partai politik menjelang waktu pencalonan.

Keistimewaan Aceh
Keempat, kaitan dengan keistimewaan Aceh/UUPA. Ada beberapa pasal dalam UU Pemilu ini yang bersinggungan dengan UUPA, yaitu: a. Pada Pasal 571 UU Pemilu, Pasal 57 danPasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) UU No.11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 57 dan pasal 60 UUPA ini adalah tentang keanggotaan KIP dan Panwaslih Aceh. Hal ini berarti jumlah anggota KIP dan Panwaslu mengikuti pengaturan UU Pemilu, maka berdasarkan hitung-hitungan penulis jumlah anggota KIP Aceh ke depan menjadi 5 orang, berbeda dengan sekarang sebanyak 7 orang;

b. Pasal 557 ayat (2) UU Pemilu menyatakan, “Kelembagaan Penyelenggara Pemilu di Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya berdasarkan Undang-Undang ini”. Analisa penulis pasal ini digunakan untuk mengatur tumpang-tindih keberadaan 2 lembaga pengawas saat pilkada, yaitu Bawaslu dan Panwaslih Aceh dijadikan satu. Yang menjadi krusial sekarang adalah proses rekrutmen Bawaslu dan Bawaslu kabupaten/kota tidak diatur secara rinci; apakah direkrut secara hirarki sesuai UU Pemilu atau oleh DPRA/DPRK sesuai UUPA. Menurut hemat penulis sebaiknya tetap mengikuti aturan UUPA dan diberikan pasal pengecualiannya di UU Pemilu yang baru atau di penjelasan.

Secara umum, UU Pemilu ini berguna terkait mereduksi konflik regulasi, namun belum menyentuh kepentingan yang lebih luas baik dalam penguatan proses demokrasi maupun memberikan pemecahan masalah terhadap permasalahan seputar pelaksanaan pemilu. Sebagai contoh dalam soal money politics maupun komitmen membangun pemerintahan yang kuat secara ideal. Dan tak lama setelah disahkan, UU ini sudah akan digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) dan ini manifestasi fundamental hukum yang kurang kuat. Wallahu a’lam bissawab.

Indra Milwady, S.Sos., Komisioner KIP Kota Banda Aceh. Email: indramilwady@yahoo.com

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved