Breaking News:

Jangan ‘Lempar Handuk’

PAK Dewan asal Aceh yang duduk di DPR RI benar-benar sedang dirundung situasi tidak enak setelah pencabutan dua pasal dalam UUPA

Editor: hasyim
SERAMBITV.COM/HARI MAHARDIKA
Ketua DPRA 

PAK Dewan asal Aceh yang duduk di DPR RI benar-benar sedang dirundung situasi tidak enak setelah pencabutan dua pasal dalam UUPA, apalagi sempat berkembang informasi kalau mereka tidak tahu soal pencabutan (pasal) tersebut.

Pengakuan tidak tahu diungkapkan oleh salah seorang dari 13 anggota DPR RI asal Aceh yaitu Muslim Ayub. Menurut Muslim, sebanyak 13 anggota DPR RI asal Aceh tidak pernah dilibatkan dalam Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. Karenanya, kata Muslim, “mereka tak tahu menahu soal pencabutan dua pasal dalam UUPA terkait keanggotaan dan masa kerja KIP dan Panwaslih Aceh.”

Pengakuan Muslim tak ayal memantik reaksi dari berbagai kalangan. Lalu, di tengah pro-kontra yang dominan menyesalkan pengakuan tidak tahu, muncul lagi tanggapan dari Muslim Ayub bersama rekannya Nasir Djamil yang justru meminta DPRA dan Gubernur Aceh memberikan pernyataan resmi, apakah bisa menerima pembatalan dua pasal UUPA tersebut. “Apabila sudah ada sikap DPRA dan Pemerintah Aceh, baru bisa ditindaklanjuti seperti apa. Kalau perlu kita surati Presiden untuk membatalkan pasal tersebut. Tapi kita kan belum dengar apa sikap dari Aceh,” ujar Muslim Ayub, politisi Fraksi Demokrat dalam diskusi ‘Quo Vadis Peran Forbes dalam Mengawal UUPA’ di Jakarta, Kamis (27/7) malam yang dilansir Serambi edisi Jumat (28/7).

Dalam diskusi itu, Nasir Djamil meluruskan pemberitaan yang dilansir media dengan menyebutkan “bukannya anggota Forbes Aceh tidak tahu mengenai perubahan pasal UUPA dalam UU Pemilu melainkan karena anggota Forbes tidak dilibatkan dalam Pansus RUU Pemilu”. Tak cukup sebatas mengklarifikasi, Nasir malah membumbui dengan kelakar, “Barangkali sengaja digoreng isunya untuk maju ke DPR RI pada pemilu nanti.”

Lempar handuk
Pernyataan Muslim Ayub dan Nasir Djamil justru membuat bingung Ketua DPR Aceh, Tgk Muharuddin. Menurut Muharuddin, komentar keduanya yang meminta DPRA dan Pemerintah Aceh segera bersikap terkait pencabutan kedua pasal dalam UUPA merupakan komentar tidak etis.

“Bahasa atau komentar itu tidak etis. Masyarakat Aceh mengharapkan penuh kepada perwakilan Aceh yang ada di DPR RI. Anggota DPR RI asal Aceh jangan lempar handuk, komentar seperti itu seperti tidak ada beban sedikitpun,” kata Tgk Muharuddin saat diawancarai Serambi, Jumat (28/7).

Terkait permintaan anggora DPR RI asal Aceh yang menanti sikap Pemerintah Aceh dan DPRA, Muharuddin mengaku sudah memerintahkan Sekwan untuk membuat draf yang nantinya akan ditandatangani oleh Gubernur Aceh dan dirinya sendiri. Draf atau surat itu berisikan keberatan yang akan dilayangkan ke Presiden RI, DPR RI, Kemendagri, dan pihak lainnya.

“Kita memprotes, menaruh keberatan terhadap UU Pemilu itu yang tidak mengindahkan atau menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam UUPA. Saya juga sudah koordinasi soal ini dengan Pak Gubernur Irwandi Yusuf. Intinya kita akan sama-sama mengawal,” ujar Muharuddin.

Dia juga mengatakan, duduk persoalannya bukanlah pada aksi atau langkah yang akan dilakukan setelah draf RUU Pemilu itu disahkan, melainkan proses pengawalan yang sama sekali tidak dilakukan oleh anggota DPR RI asal Aceh di Senayan.

“13 anggota DPR RI asal Aceh yang kita utus ke Pusat merupakan representasi dari masyarakat Aceh, jadi bukan sebaliknya mereka menuntut kepada Pemerintah Aceh, itu lucu. Nyan salah jeb ubat (salah minum obat),” cetus Muharuddin.

Soal tidak adanya anggota DPR RI asal Aceh dalam Panita Khusus (Pansus) yang membahas UU Pemilu, menurut Muharuddin itu bukan persoalan, ia juga memaklumi. Akan tetapi yang diharapkan, Forbes bisa mengawal itu, meski tidak masuk dalam perancang UU Pemilu. “Mereka kan bisa memberi input kepada tim pembahas UU melalui fraksi, mereka harus mengatakan Aceh memiliki UU yang sifatnya khusus,” tandasnya.

Pihak DPRA, kata Muharuddin berang karena hingga saat ini tidak pernah sekali pun--baik DPR RI maupun Pemerintah Pusat--berkoordinasi dengan DPR Aceh atau Pemerintah Aceh, setiap ada regulasi baru yang berkaitan dengan Aceh. Pusat tidak pernah sekalipun meminta pendapat anggota DPRA, padahal, katanya, dalam Pasal 8 UUPA jelas disebutkan, “segala bentuk peraturan perundang-undangan yang akan diberlakukan di Aceh, harus dikoordinasi dengan DPR Aceh atau Pemerintah Aceh.”(dan)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved