Breaking News:

Dua Komisioner KIP Akan Gugat UU Pemilu

Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh secara kelembagaan telah memutuskan untuk tidak menggugat

SERAMBINEWS.COM/FIKAR W EDA
Ketua DPRA Gugat UU Pemilu 

* Termasuk Seorang Warga Julok

BANDA ACEH - Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh secara kelembagaan telah memutuskan untuk tidak menggugat Undang Undang (UU) Pemilu, yang telah mencabut dua pasal UUPA tentang KIP dan Panwaslih.

Namun demikian, beberapa komisioner KIP Aceh dikabarkan tidak setuju dengan keputusan tersebut, dan dua orang di antaranya saat ini tengah bersiap-siap mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Informasi yang diperoleh Serambi, saat rapat pleno KIP beberapa waktu lalu terkait perlu tidaknya mengajukan gugatan, komisioner KIP terbelah dalam dua faksi. Satu faksi mendukung untuk tidak menggugat dan satu faksi lagi menginginkan agar KIP menggugat.

Mereka yang ingin agar KIP menggugat adalah Hendra Fauzi, Robby Saputra, dan Fauziah Intan. Namun karena hanya bertiga, mereka kalah suara, sehingga KIP kemudian memutuskan untuk tidak menggugat UU Pemilu ke MK.

Atas putusan tersebut, Hendra Fauzi dan Robby Saputra lantas memutuskan menggugat atas nama personal. Saat dihubungi Serambi, Kamis (14/9) malam, Hendra mengaku sedang berada di Jakarta untuk menyiapkan berkas gugatan.

“Iya benar, kita akan mendaftarkan permohonan judicial review terhadap Undang-Undang Pemilu ke Mahkamah Konstitusi. Direncanakan, kalau tidak besok (hari ini), pada Senin (didaftarkan). Pokoknya dalam waktu dekat ini lah,” ungkap Hendra.

Dia menyatakan tidak setuju atas pencabutan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA melalui UU Pemilu. Menurutnya, pencabutan pasal tersebut menujukkan bahwa Pusat telah menafikan keistimewaan dan kekhususan yang dimiliki Aceh.

“Kewenangan yang sudah diberikan kepada Aceh harusnya tetap di jaga. Ketika UUPA digerogoti, dimana lagi istimewannya Aceh dengan provinsi lain? Sedangkan dalam UUPA itu juga mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kearifan lokal dalam penyelenggara pemilu di Aceh,” katanya.

Selain itu, Hendra juga menilai bahwa pencabutan dua pasal UUPA ini mengindikasikan bahwa komisioner KIP tidak independen dan berintegritas. “Saya merasa semua yang sudah kita laksanakan selama ini, mulai dari KIP pertama hingga sekarang, seakan-akan tidak berintegritas, tidak independen, dan tidak sesuai dengan kaedah kepemiluan,” ucapnya.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved