Biaya Izin Boat Rp 100 Juta

Para nelayan di Pidie Jaya termasuk pemilik boat berkekuatan lebih dari 60 GT mengeluh

SERAMBINEWS.COM/RIZWAN

*Harus Diurus ke Jakarta Setiap Tahun

*Nelayan Mengeluh

MEUREUDU-Para nelayan di Pidie Jaya termasuk pemilik boat berkekuatan lebih dari 60 GT mengeluh. Pasalnya, pengurusan surat izin penangkapan ikan (SIPI) harus dilakukan ke Jakarta. Mereka meminta pemerintah atau Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh supaya SIPI dapat diurus di Banda Aceh. Selain itu, biaya yang harus dikenakan saat ini pun lumayan besar, yaitu Rp 100 juta per tahun.

Keluhan itu disampaikan Panglima Laot Pijay, Abdul Hamid Husen dalam pertemuan dengan Dan Lanal TNI-AL Lhokseumawe yang diwakili Mayor Laut (P), Suhasto bersama Dan Pos TNI-AL Pijay, di Kompleks Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Meureudu, Gampong Meunasah Balek, Jumat (2/9). Pertemuan tersebut membahas upaya nelayan mencari rezeki di laut lepas dengan mengutamakan kelengkapan berbagai macam surat, termasuk surat layak operasi (SLO).

Masalahnya, pengurusan surat untuk armada melaut boat 60 GT ke atas harus ke Jakarta. Biaya yang dibutuhkan mencapai Rp 100 juta yang berlaku untuk setahun. Jumlah tersebut dinilai sangat memberatkan pemilik boat.

“Jangan disamakan boat dengan angkutan umum seperti bus atau truk yang bernaung di bawah perusahaan. Boat itu milik pribadi atau perorangan yang mengarapkan sumber dari laut lepas. Jika dikaji lebih mendalam, bea yang dibebankan kepada kami mengurus SIPI sangat tinggi, “ papar pria yang akrab disapa Abu Hamid itu.

Karenanya, ia meminta pemerintah provinsi dapat membantu nelayan dalam pengurusan sura tersebut. Panglima Laot Pijay mengaku bahwa tahun lalu pihaknya sudah pernah menyampaikan keluhan itu sekaligus mencari solusi ke Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh. Saat itu, kata panglima laot, pejabat di DKP Aceh sempat berjanji untuk mencari solusi bersama-sama. “Ternyata hingga setahun ditunggu-tunggu, tak ada jawaban, “ paparnya lagi.

Pertemuan Jumat kemarin dihadiri Panglima Laot Lhok se-Pidie Jaya, panglima laot kabupaten, toke dan pawang bot serta perwakilan nelayan.

Menyahuti harapan pemilik boat agar SIPI dapat diurus di Banda Aceh, Kadis Perhubungan Pijay Ir Puteh Manaf, mengatakan, aturan nasional memang demikian. Untuk mengalihkan pengurusannya ke Provinsi Aceh di Banda Aceh, kata dia, sangatlah sulit, bahkan tidak mungkin dilakukan. Mendapat jawaban demikian, para nelayan atau pemilik baot tampak kecewa. “Memang sudah begitu aturannya. Kalau pun kita upayakan, tak mungkin dilakukan,” kata Puteh.

Sementara itu, Mayor Suhasto yang mewakili Dan Lanal TNI-AU Lhokseumawe dalam paparannya mengatakan, pihaknya menekankan pentingnya nelayan mengantongi berbagai surat yang diperlukan untuk melaut.

Dan Lanal juga meminta nelayan Pijay untuk menyampaikan berbagai persoalan atau keluhan yang dialami. Selama ini, kata dia, nelayan jarang sekali bahkan tak ada komunikasi dengan pihak TNI-AL termasuk di Pijay. “Maka wajar saja segala persoalan tidak diketahui petugas. Padahal, itu penting. Ke depan kami mengimbau nelayan untuk sering-sering berkomunikasi dengan pos AL setempat, “ pinta Suhasto.(ag)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved