Lambannya Proses Cabut Berkas Picu Kekesalan

PELAKSANAAN program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik

Lambannya Proses Cabut Berkas Picu Kekesalan
Warga antre untuk pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kantor Bersama Samsat Banda Aceh di Jalan Mr Tgk H Mohammad Hasan Lamcot, Banda Aceh 

PELAKSANAAN program pemutihan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) yang dimulai 1 Mei 2017 meski dilaporkan sukses namun masih ada beberapa sisi lemah yang memicu kekesalan masyarakat. Salah satunya adalah lambannya proses cabut berkas kendaraan yang akan dimutasi.

Adanya sisi lemah tersebut diungkapkan Kepala Bidang Pendapatan Badan Pengelolaan Keuangan Aceh, Sofyan kepada Serambi, Jumat (29/9). “Dari masukan yang disampaikan pemilik kendaraan ke Kantor Samsat di daerah, pelayanan pencabutan berkas kendaraan yang mau dimutasi masih lamban sehingga membuat masyarakat terkadang jadi sedikit kesal dan kecewa,” kata Sofyan.

Sofyan mengatakan, dalam masa perpanjangan hingga 31 Oktober 2017, pihak yang terlibat di Kantor Samsat perlu melakukan evaluasi terhadap pelayanan selama ini, di mana saja yang sudah maksimal maupun yang belum. “Kita akan koordinasi dengan jajaran Ditlantas Polda Aceh dan Satlantas Polres di kabupaten/kota,” kata Sofyan.

Dijelaskan Sofyan, kewenangan penyimpanan berkas dokumen kendaraan bermotor menjadi tanggungjawab Satlantas sedangkan Kantor Samsat bertugas menyediakan fasilitas tempat penyimpanannya.

Dalam rapat koordinasi nantinya, kata Sofyan, pihaknya akan menginventarisir masalah yang membuat proses pencabutan berkas berjalan lamban.

Diakui Sofyan, pelaksanaan program, selama tiga bulan ini berjalan sukses. Jumlah pemilik kendaraan yang telah membayar kembali PKB dan melakukan mutasi nopol BK ke BL dan non BK ke BL mencapai 110.040 unit atau melampui dari target 80.000-100.000 unit.

Informasi lain yang disampaikan Sofyan adalah masih sedikitnya mutasi kendaraan di perbatasan Aceh-Sumut. Misalnya di Aceh Singkil baru terealisir 98 unit kenderaan, Aceh Tenggara 81 unit, Gayo Lues 53 unit, Aceh Tamiang 102 unit, dan Kota Langsa 150 unit.

Sementara di wilayah non-perbatasan seperti Bireuen mencapai 914 unit, Kota Banda Aceh 758 unit, Pidie 595 unit, dan Aceh Besar 434 unit. Realisasi penerimaan mencapai Rp 10,7 miliar.

Mutasi antar BL ke BL mencapai 9.473 unit, tapi nilai penerimaan hanya Rp 3,8 miliar. Hal ini, menurut Sofyan karena kendaraan yang dimutasi lebih banyak roda dua sedangkan mutasi non BL ke BL, banyak roda empat dengan nilai penerimaan Rp 10,7 miliar.

Pengurusan mutasi dari non BL ke BL, sebut Sofyan, paling banyak di Kantor Samsat Banda Aceh 1.684 unit, Aceh Utara 1.016 unit, Kota Lhokseumawe 999, Bireuen 808 unit, Aceh Besar 731 unit, Abdya 784 unit, Aceh Barat 661 unit, Aceh Selatan 514 unit, Aceh Tengah 406 unit, dan Pidie 117 unit.(her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved