Gubernur Usul Tambahan Belanja Aceh Rp 177,9 M

Belanja pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2017 bertambah Rp 177,932 miliar dari Rp 14,733 triliun menjadi Rp 14,932 triliun

Gubernur Usul Tambahan Belanja Aceh Rp 177,9 M
IST
Sekda Aceh, Dermawan, menerima dokumen pembangunan jalan Tol Trans Sumatera, Kamis (24/8/2017) 

BANDA ACEH - Belanja pembangunan Pemerintah Aceh tahun 2017 bertambah Rp 177,932 miliar dari Rp 14,733 triliun menjadi Rp 14,932 triliun.

Penambahan itu diketahui setelah Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf diwaliki Sekda Aceh, Dermawan menyampaikan Nota Keuangan RAPBA Perubahan 2017 dalam sidang paripurna DPRA, Jumat (6/10).

“Tambahan belanja itu digunakan untuk kegiatan pendidikan, keagamaan, pemerintahan, MTQ, peringatan tsunami, Sail Sabang, dan lainnya,” tulis Gubernur Aceh Irwandi Yusuf dalam pidato pengantar Nota Keuangan RAPBA 2017 yang dibacakan Sekda Aceh.

Belanja pembangunan untuk bidang pendidikan, antara lain untuk tambahan dana bantuan pendidikan anak yatim piatu sebesar Rp 62 miliar. “Setelah RAPBA Perubahan 2017 disahkan, tambahan bantuan dana pendidikan itu bisa langsung diberikan pada bulan depan kepada anak yatim,” tulis Gubernur Aceh.

Dijelaskan, setelah ada tambahan dana tersebut, jumlah dana yang diterima anak yatim piatu bertambah Rp 600.000/orang atau nasik dari Rp 1,8 juta menjadi Rp 2,4 juta/anak/tahun.

Selain itu, lanjut Dermawan, tambahan untuk bayar honor guru kontrak SLB, SMA dan SMK non PNS sebesar Rp 31 miliar. Tambahan dana juga untuk pengadaan komputer untuk SMA/SMK untuk kepentingan ujian nasional berbasis komputer dan lainnya yang dialokasikan sekitar Rp 40 miliar.

Untuk program keagamaan antara lain untuk MTQ tingkat Provinsi Aceh di Aceh Timur dialokasikan Rp 20 miliar. Juga untuk kegiatan Sail Sabang, Solidarity Aceh World Cup dalam rangka peringatan tsunami Aceh.

Untuk bidang pemerintahan juga ada penambahan Rp 2 miliar yang akan digunakan untuk biaya fit and profer tes pejabat eselon II Pemerintahan Aceh yang baru. Juga ada tambahan dana untuk DPRA dan Sekretariat DPRA Rp 30 miliar.

Dermawan mengatakan, usulan tambahan belanja pembangunan ini diajukan gubernur kepada DPRA karena ada beberapa program dan kegiatan yang pelaksanaannya akan dilakukan tahun ini tapi anggarannya belum tersedia dalam APBA murni 2017.

Hibah dan bansos
Nota Keuangan RAPBA Perubahan 2017 ditanggapi oleh Badan Anggaran DPRA melalui Wakil Ketua III, Dalimi.

Menurut Dalimi, besaran tambahan belanja pembangunan 2017 senilai Rp 177,9 miliar yang diajukan Gubernur dan TAPA dalam dokumen KUA dan PPAS Perubahan 2017 sudah dibahas dan disepakati bersama antara Banggar DPRA dengan Gubernur dan TAPA, pekan lalu.

Yang perlu menjadi fokus dalam pelaksanaan RAPBA Perubahan 2017 itu nanti, kata Dalimi, ada beberapa program dan kegiatan yang anggarannya sudah dialokasikan dalam APBA murni 2017, tapi sampai kini kegiatannya belum dilaksanakan. Terkait dana hibah dan bansos tersebut juga ditanggapi Ketua DPRA, Tgk Muharuddin selaku pimpinan sidang. Menurut Muharuddin, pencairan hibag dan bansos sangat ditunggu masyarakat untuk pelaksanaan pembangunan program dan kegitan rumah dhuafa, bantun kepada pesantren, dayah, gedung, dan beberapa program pemberdayaan ekonomi.(her)

agar hibah bansos tak
jadi sumber korupsi

* Harus dievaluasi dan verifikasi anggaran yang telah diusul karena dana hibah bansos merupakan penyumbang korupsi terbesar dalam pemerintah daerah.
* Verifikasi dan evaluasi yang akan dilakukan Gubernur Aceh merupakan langkah tepat untuk melihat dan menilai soal dana hibah bansos secara tepat dan akurat
* Selama ini alokasi dana hibah dan bansos tidak dilakukan secara tepat terutama untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Aceh
* Dana hibah bansos selama ini sering dipakai sebagai dana bancakan (kenduri) untuk kepentingan pihak tertentu.

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved