Breaking News:

Minta tak Jalankan UU Pemilu, Ini Isi Surat Intervensi DPRA ke KIP

Dalam salinan surat yang diperoleh Serambinews.com, alasan DPRA mengintervensi penyelenggara Pemilu karena UU Pemilu di Aceh masih bersengketa.

Penulis: Masrizal Bin Zairi | Editor: Yusmadi
Jalannya sidang Judicial Review UU Pemilu di MK. 

Laporan Masrizal |Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - DPRA mengirim surat ke KPU RI dan KIP Aceh meminta penundaan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang telah mencabut Pasal 57 dan Pasal 60 UUPA.

Dalam salinan surat yang diperoleh Serambinews.com, alasan DPRA mengintervensi penyelenggara Pemilu karena UU Pemilu di Aceh karena masih bersengketa di MK.

Surat bernomor 161/2611 tertanggal 5 Oktober 2017 dan bersifat penting itu ditandatangani Ketua DPRA, Tgk Muharuddin serta ditembuskan ke Gubernur Aceh, Pimpinan DPRA, Ketua Komisi I DPRA, dan Ketua KIP Aceh.  

Ada dua poin yang disampaikan dalam surat tersebut.

(Baca: DPRA Intervensi KIP Minta tak Jalankan UU Pemilu)

Pertama menjelaskan yang pada intinya secara institusional, DPRA sedang melakukan judicial review terhadap UU Pemilu ke MK karena dengan ditetapkan undang-undang itu telah mencabut pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), (2), dan (4) UUPA. Gugatan tersebut bernomor 66/PUU-XV/2017.

“Berhubung persidangan terhadap gugatan tersebut di MK masih berproses, maka kami minta kepada KPU RI dan KIP Aceh untuk tidak mengimplementasikan UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dimaksud pada seluruh tahapan pemilihan umum termasuk rekrutmen Panitia Pengawas Pemilihan di Aceh sampai adanya suatu keputusan dari majelis hakim MK yang bersifat final dan binding,” bunyi poin kedua.

Muharuddin menegaskan selama ini rujukan Aceh dalam melaksanakan Pemilu berdasarkan UUPA.

Namun ketika undang-undang tersebut digerogoti oleh UU Pemilu kemudian undang-undang tersebut digugat, maka tidak boleh ada pihak yang secara serta merta bisa memberlakukan aturan itu di Aceh sebelum adanya putusan MK.

(Baca: Kata Ketua Pansus RUU Pemilu, Anggota KIP Aceh Tetap Direkrut DPRA)    

“Jadi sejauh ini rujukan KIP pada UUPA. Kalau mereka mengakui KIP lahir dari UUPA, maka rujukan pelaksanaan Pemilu di Aceh mengacu pada UUPA. Pertayaan saya apakah mereka mengakui KIP lahir dari UUPA? Kalau mengakui, maka landasan pelaksanaan Pemilu mengacu pada UUPA,” ungkapnya. (*)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved