Konflik Antara Ketua Umum PSSI dengan 15 Klub Liga 1 Makin Memanas

SERAMBINEWS.COM - Konflik antara Ketua Umum PSSI, Edy Rahmayadi dengan 15 klub Liga 1 tampak makin memanas.

Liga 1 Indonesia terancam berhenti karena ancaman aksi mogok oleh 15 klub yang tergabung dalam Forum Klub Sepakbola Profesional Indonesia (FKSPI).

Jika dalam waktu 14 hari (per tanggal 4 Oktober 2017) tidak ada tanggapan dari PT Liga Indonesia Baru (LIB), maka ke-15 klub itu mengancam mogok bertanding di kompetisi Liga 1 2017.

(Baca: 15 Klub Liga 1 Ancam Mogok, Ketua Umum PSSI Bilang Bubarkan Saja)

Ancaman mogok tersebut mendapat respon dari Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi.

"Itu ancaman mogok, cuma cari sensasi saja mereka itu. Nggak ngerti saya mau mereka ini apa. Silakan kalau mereka mau mogok bertanding. Berarti Liga 1 kita bubarkan saja. Tak usah lagi mereka main," kata Edy, seperti dilansir dari kompasiana.com.

Jika Liga 1 benar-benar berhenti dan pemerintah campur tangan, maka kejadian dua tahun lalu pun akan kembali terulang, sanksi FIFA pun menanti.

Pada 2015, sepak bola Indonesia dikenai sanksi oleh FIFA lantaran pemerintah turut campur tangan.

Sanksi FIFA

Dalam surat sanksi FIFA untuk Indonesia meyebutkan Pada 22 April 2015, PSSI menginformasikan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga telah melakukan langkah menentang PSSI tentang Kongres PSSI (17 April 2015).

Yang pada intinya Kementerian Pemuda Olahraga membentuk Tim Transisi untuk menggantikan PSSI.

Kemudian menyerahkan tugas dan tanggung jawab PSSI untuk menjalankan Indonesia Super League dan tim nasional dibawah KONI dan KOI.

Masih segar dalam ingatan bahwa sanksi FIFA pada 2015 sangat mengguncang sepak bola nasional.

Tidak ada liga resmi, pemain kalang kabut tak memiliki pekerjaan, bahkan beberapa harus mondar-mandir di dunia hiburan demi dapatkan penghasilan.

Lebih miris lagi, tim nasional Indonesia tidak bisa ikut berkompetisi di ajang Internasional seperti Piala Asia.

Inilah deretan kerugian tim nasional saat sanksi FIFA berlaku untuk Indonesia pada 2015.

1. Piala Asia

Pada edisi Piala Asia U-16 2016, timnas U-16 Indonesia tak dapat berlaga seperti tahun-tahun sebelumnya.

Begitu pula dengan Piala Asia U-19 2016, Indonesia harus absen karena sanksi FIFA.

2. AFC Cup

Indonesia tidak dapat mengirim wakil di AFC Cup 2017 karena tidak ada kompetisi liga resmi domestik untuk menentukan klub yang akan menjadi wakil.

Liga resmi yang diselenggarakan PSSI baru dimulai pada 2017.

AFC Cup 2016, Indonesia sebenarnya memiliki jatah wakil, namun karena masih dalam masa sanksi FIFA tidak ada klub yang dapat mewakili.

Indonesia terakhir kali mengirimkan wakil klub di AFC Cup pada 2014 dengan Persib Bandung dan Persipura Jayapura.

3. Piala AFF

Timnas U-16 Indonesia tidak dapat berlaga di Piala AFF U-16 2016.

Timnas U-19 Indonesia tidak dapat mengikuti Piala AFF U-19 2016.

FKSPI Tuntut Soal Transparasi Dana ke PT LIB

Salah satu tuntutan Forum Klub Sepak Bola Profesional Indonesia (FKSPI) yang terdiri dari 15 klub  adalah soal transparasi dana.

Ketua Umum PSSI Edy Rahmayadi mencoba untuk memahami tuntutan 15 klub.

Namun Ketua Umum Edy Rahmayadi tidak bisa memahami tuntutan yang diberikan oleh 15 klub yang tergabung dalam FKSPI.

Faktanya PSSI sudah terbuka dengan semua nilai sponsor masing-masing peserta Liga 1 dan mereka peserta kompetisi sudah mendapatkan kompensasi senilai Rp 7,5 miliar, BolaSport.com melansir dari sebuah tulisan kiriman warga di laman kompasiana.com.

FKSPI sendiri melakukan 15 tuntutan kepada PT LIB selaku operator Liga 1.

Berikut 15 Poin tuntutan Forum Klub Sepakbola Profesional Indonesia (FKSPI) Pada PT LIB:

1. Breakdown sumber dana

2. Transparansi jumlah sponsor

3. Transparansi share hak siar

4. Pelaksanaan pilihan live pertandingan

5. Formulasi ranking dan fee rating televisi

6. Pemilihan waktu pertandingan

7. Transparansi penggunaan anggaran

8. Legal standing hubungan LIB dan klub

9. Kejelasan perjanjian hak dan kewajiban LIB dan klub

10. Hak gaji pemain yang dipanggil timnas

11. Regulasi kompetisi secara umum

12. Penugasan wasit asing

13. Kebijakan kompetisi usia muda

14. Transparansi jumlah pertandingan home dan away

15. Implementasi fairness yang sering dipaksakan.