Opini

Goyang Tarian Politik Flamenco di Catalonia

SEBUAH negeri kecil di Spanyol yang berbatasan dengan Prancis bagian selatan Laut Mediterania, bertetangga

Goyang Tarian Politik Flamenco di Catalonia
Kompas TV
Kericuhan pada referendum Catalonia 

Oleh Yusra Habib Abdul Gani

SEBUAH negeri kecil di Spanyol yang berbatasan dengan Prancis bagian selatan Laut Mediterania, bertetangga dengan Provinsi Girona, Leida dan Tarragona. Itulah Catalonia --satu dari 17 provinsi di Spanyol-- mempunyai sejarah panjang memperjuangkan referendum guna menentukan status masa depan negeri itu, sekaligus mempertahankan kedaulatan bahasa dan budayanya.

Mengikut riwayatnya, Catalonia dipugar oleh Hamilcar Barca sejak 300 SM. Oleh karena itu, nama Hamilcar Barca kemudian disematkan menjadi Barcelona, ibu kota Catalonia. Dalam kurun abad ke-5 M, Catalonia dijajah oleh etnik Vasigoth asal Jerman, kemudian pada 712 M, pasukan Thariq bin Ziyad dan Musa bin Nushair di bawah khalifah Bani Umayyah, berjaya menaklukkan Castilla, Aragon dan Catalonia; bahkan merambah masuk ke pegunungan Pyrennes, daerah perbatasan antara Spanyol-Prancis. Saat itu, Islam mempengaruhi dan mencorakkan peradaban Catalonia. Namun, setelah Louis de Pious mengalahkan kekuatan Islam pada 801 M, Catalonia diperintah rezim Frankish yang beragama Nasrani.

Bangsa Catalonia pernah dipaksa oleh penguasa Spanyol untuk hanya bertutur dalam bahasa Spanyol. Perjuangan mendaulatkan bahasa Catalonia sudah terjadi sejak kekalahan dalam perang Reaper’s War melawan Spanyol pada 1640, yang akhirnya menyeret Catalonia ke dalam wilayah berdaulat Spanyol. Perlawanan diteruskan, malangnya kekuatan militer Spanyol lebih unggul dan kembali berkuasa hingga 1714.

Sejak itu, Catalonia tidak lagi bebas menentukan haluan politik, ekonomi dan sosial budaya. Padahal dalam takaran ekonomi, Catalonia termasuk ranking kedua termaju dalam hal industri di Eropa, setelah Inggris pada kurun abad ke-18. Namun kejayaan ini tidak berarti apa-apa, karena segala kebijakan ditentukan oleh pemerintah pusat Spanyol yang tidak memberi ruang dan wewenang penuh. Kemesraan politik tidak pernah wujud di antara Catalonia dan Spanyol. Kehidupan sosial-politik dan ekonomi seakan-akan bebas, padahal dalam realitasnya dijajah.

Akan tetapi secara perlahan dan pasti, Catalonia terus melangkah untuk memastikan diri lepas dari koloni Spanyol. Walau pun mengalami masa suram saat Jenderal Francis Franco dan Primo de Rivero berkuasa (periode 1939-1975), yang mengharamkan bahasa Catalan dipakai sebagai pertuturan sehari-hari (linguafranca), larangan pengibaran bendera dan mementas karya-karya seni, budaya, resam berciri Catalonia, bahkan me-mansukh-kan paket Otonomi 1932. Harapan kembali cerah, setelah hak Otonomi dipulihkan semula pada 18 September 1979 melalui UU Statute of Autonomy. Sejak itu, Catalonia punya polisi lokal (Mossos d’Esquadra).

Melawan status-quo
Nasionalisme Spanyol di mata dan di hati bangsa Catalonia terasa tawar dan rapuh, karena beratus-ratus tahun mengalami paksaan dari penguasa Spanyol dan perhatian kepada Catalonia tidak sepenuh hati. Timbunan kekhawatiran akan masa depannya, sampai akhirnya mengkristal dalam bentuk gerakan politik melawan status-quo dan policy penguasa yang memaksa mengakui kedaulatan Spanyol terhadap Catalonia. Pada pandangan umum, sudah menjadi tradisi bahwa adanya suatu kemestian memahami negara sebagai institusi politik yang secara eksternal merupakan kekuatan independen dan secara internal adalah kekuasaan tertinggi --kekuatan dan kekuasaan bersifat absolut-- dengan memperalat rakyat untuk menjaga kedaulatan dan otoritasnya.

Tapi di Catalonia, terjadi pertarungan seru memperebutkan pengaruh nasionalisme Spanyol versus nasionalisme Catalonia, yang masing-masing berjuang merekonstruksi kekuatan diri. Catalonia bangkit dari status bangsa tanpa negara (nations without state), sementara pemerintah Spanyol selalu tidak ingat kalau kekalahan dan kemenangan merupakan dua perkara yang boleh bertukar tempat. Perebutan seperti itu sudah dan sedang bertarung di Basque, Flanders, Wallonie, Skotlandia, Quebec, Papua, Aceh, Bougainville, Palestina, Kashmir, Punjab, dan lain-lain. Entah menang atau kalah nantinya, itu soal lain.

Dalam batas-batas tertentu, kasus Catalonia berbeda dengan gejolak politik yang terjadi di kawasan Baltik yang berakhir dengan tamatnya riwayat negara USSR, yang merupakan klimaks dari kegagalan ideologi komunis dan doktrin bernegara yang dibangun. Akhirnya muncul gerakan bangsa-bangsa melawan negara (nations against state). Kasus serupa meletus di kawasan Balkan yang berakhir dengan runtuhnya dominasi kesatuan Yugoslavia. Ledakan-ledakan disintegrasi serupa ini pada saatnya akan muncul di belahan dunia lain yang melahirkan quasi-nation-states.

Demikian pula bangsa Catalonia berani berkiprah dalam pentas politik dan berhasil mendirikan partai politik lokal seperti PSAN (Partit Socialista d’Alliberament Nacional) di era 1960-an, yang berorientasi pro-Catalonia merdeka. Pada 1970-an, PSAN melebar menjadi beberapa faksi, termasuk membentuk satuan organisasi sayap militer, Terra Lliure. Organisasi inilah yang menjadi tiang seri pertahanan bangsa Catalonia, menyusul kemudian berdiri partai politik lokal, seperti ERC (Esquerra Republicana de Catalonia) dan LICS (Linguistic-national initiative Crida a la Solidaritat), yang juga pro merdeka.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved