Breaking News:

Opini

Menyoal ‘Sipol’ KPU

UNDANG-UNDANG No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah disahkan pada 16 Agustus 2017

SERAMBINEWS.COM/Rahmatsaputra

Oleh Asqalani

UNDANG-UNDANG No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) telah disahkan pada 16 Agustus 2017 lalu. UU Pemilu ini akan menjadi landasan hukum bagi penyelenggara dan peserta pemilu untuk menyukseskan Pemilu Serentak 2019. Ini merupakan agenda Nasional; perhelatan demokrasi lima tanunan dalam rangka memilih wakil rakyat di parlemen baik DPR, DPD dan DPRD, serta Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia, pemegang mandat regulator bertugas menyusun dan mempersiapkan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis lainnya, baik dalam bentuk software dan hardware-nya. Upaya ini dimaksudkan agar tata laksana, prosedur dan mekanismenya dapat dijalankan oleh seluruh perangkat dan jajaran KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS.

Begitu juga jajaran sekretariat melakukan hal yang sama (supporting) atas tugas-tugas komisioner. Dan tidak kalah penting instrumen penyelenggara lainnya, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI turut mempersiapkan aturan pelaksanaan pengawasannya mengiringi lahirnya Peraturan KPU sebagai ketentuan tata laksana teknis pemilu.

Penetapan Peraturan KPU No.7 Tahun 2017 tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilu 2019 merupakan jawaban keseriusan KPU RI menghadapi pemilu ke depan. Dalam lampirannya disebutkan bahwa agenda kegiatan diawali dengan tahapan pendaftaran dan penyerahan syarat partai politik (parpol) peserta pemilu kepada KPU mulai 3-16 Oktober 2017 di setiap tingkatan, baik pusat, provinsi maupun kabupaten/kota.

Adapun tentang mekanisme pendaftaran, penelitian administrasi, verifikasi faktual, dan penetapan parpol peserta pemilu Anggota DPR dan DPRD diatur lebih lanjut dalam Peraturan KPU No.11 Tahun 2017 dan Keputusan KPU No.174/HK/.03.1-Kpt/03/KPU/X/2017.

Input data Sipol
Kedua regulasi di atas mewajibkan bagi parpol peserta pemilu untuk meng-input data dalam sistem aplikasi yang diterapkan KPU dengan nama Sistem Informasi Partai Politik (Sipol). Sipol adalah separangkat sistem dan teknologi informasi untuk mendukung kerja parpol dan penyelenggara pemilu dalam melakukan pendaftaran sebagai peserta pemilu.

Sipol memuat materi berupa: 1. Data kepengurusan parpol pada tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan kecamatan; 2. Data keanggotaan pada tingkat kabupaten/kota; 3. Status badan hukum parpol; 4. Persentase keterwakilan perempuan paling sedikit 30%; 5. Kantor tetap pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota sampai akhir tahapan pemilu; 6. Pengajuan nama, lambang dan tanda gambar, dan; 7. Menyerahkan nomor rekening atas nama partai pada tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Sajian informasi di atas yang sudah di-input parpol dalam Sipol merupakan syarat pendaftaran yang diajukan ke KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Ini juga sebagai alat kontrol bagi KPU untuk memastikan kesesuaian antara dokumen informasi yang ada dalam Sipol dengan dukumen faktual yang diserahkan parpol pada masing-masing tingkatan. Jika parpol belum meng-input data Sipol tersebut, maka konsekuensinya tidak dapat mendaftar sebagai peserta pemilu. Hal ini diatur dalam Pasal 13 ayat (5) PKPU No.11 Tahun 2017.

Pertanyaan yang muncul kemudian bagaimana pengawas pemilu dapat mengakses aplikasi Sipol tersebut? Faktanya, sampai hari ini Pengawas pemilu belum dapat mengakses Sipol tersebut karena KPU belum menyerahkan user dan password-nya kepada Bawaslu.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved