Breaking News:

Masyarakat Harus Ikut Awasi Implementasi UUPA

Juru Bicara Lintas Fraksi DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan, masyarakat Aceh harus ikut

Editor: bakri
Iskandar Usman Al-Farlaky 

BANDA ACEH - Juru Bicara Lintas Fraksi DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky, mengatakan, masyarakat Aceh harus ikut mengawasi implementasi dari UUPA. Sebab jika tidak, satu per satu pasal pasal yang ada di dalamnya akan dipreteli oleh Jakarta.

Hal itu disampaikan Iskandar dalam kegiatan roadshow dan pertemuan dengan kelompok masyarakat di kawasan Aceh Timur. Acara yang berlangsung selama dua hari tersebut bertujuan untuk mensosialisasikan serta mengkonsolidasikan UUPA terkait dengan gugatan UU Pemilu yang diajukan DPRA ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurutnya, masyarakat sangat perlu sekali mengetahui urgensi dari langkah gugatan yang sedang dilakukan pihaknya saat ini di MK. Apalagi dewasa ini sangat kurang sekali sosialisasi terkait dengan keberadaan UUPA dan MoU Helsinki. “Karena itu, kami mohon doa seluruh masyarakat Aceh, tokoh agama dan tokoh masyarakat agar upaya advokasi ini menuai hasil seperti yang kita harapkan,” ucap Iskandar.

Ketua Fraksi PA ini juga menjelaskan, pencabutan dua pasal di dalam UUPA adalah menyangkut soal kewenangan yang diberikan ke Aceh, bukan pada masalah soal pemilihan komisioner KIP atau Panwaslih.

“Lebih kepada soal konstitusi negara yang mengatur soal perangkat khusus sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 B UUD 1945 dan mekanisme perubahan perundang- undangan sebagaimana diatur dalam UU N0 11 Tahun 2016 tentang Pemerintahan Aceh,” lanjutnya.

Sebagaimana diketahui, lembaga DPRA mengajukan gugatan ke MK terkait pencabutan dua pasal dalam UUPA melalui UU Pemilu. Persidangan di MK sudah berlangsung beberapa kali dan sidang lanjutan direncanakan pada 24 Oktober 2017.(yos)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved