Salam

Publik Menanti Perbaikan Kinerja Kejaksaan di Aceh

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Aceh, Arif SH MH melantik tiga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) bersama satu

Publik Menanti Perbaikan Kinerja Kejaksaan di Aceh
SERAMBI/MASRIZAL
Tiga kepala kejaksaan negeri (Kajari) bersama seorang koordinator akan melakukan serah terima jabatan (Sertijab) di Aula Kejati Aceh, Selasa (17/10/2017). 

Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi (Wakajati) Aceh, Arif SH MH melantik tiga Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) bersama satu koordinator di Aula Kantor Kejati Aceh, Selasa (17/10). Mereka yang dilantik adalah Erwin Desman SH MH sebagai Kajari Banda Aceh, Suhendra SH sebagai Kajari Sabang, dan Fitrhah SH sebagai Kajari Aceh Tenggara.

Setiap kali terjadi pergantian pimpinan di satu lembaga apapun, yang menjadi harapan masyarakat adalah lembaga itu lebih baik. Demikian pula terhadap beberapa kejaksaan negeri di Aceh yang baru berganti pimpinannya. Harapan kita semua adalah para Kajari baru itu dapat memperbaiki kinerja kejaksaan di Aceh. Terutama di sektor pemberantasan dan dan pengungkapan tindak pidana korupsi.

Bukan hanya masyarakat, Presiden Joko Widodo beberapa waktu lalu juga mengimbau jaksa supaya benar-benar menjaga profesionalisme dan integritas dalam bekerja. Artinya, masyarakat hingga Presiden punya harapan adanya perbaikan kinerja dan citra kejaksaan menjadi lebih positif, mengingat lembaga ini merupakan salah satu ujung tombak penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

Kejaksaan yang baik tentu akan memberikan kontribusi bagi peningkatan citra tidak saja bagi kejaksaan namun juga pemerintah. Begitu pula sebaliknya ketika kinerja kejaksaan mulai menurun, maka citra kejaksaan termasuk juga pemerintahan akan menurun di mata publik.

Di Aceh, kinerja kejaksaan sering mendapat sorotan kritis dari kalangan LSM antikorupsi serta didemo kelompok mahasiswa karena dianggap berkinerja buruk dalam mengungkap dan menyidik kasus-kasus dugaan korupsi. Bahkan, kasus-kasus yang sudah pada tingkat penyidikan pun sering “terpendam” hingga bertahun-tahun.

Soal kinerja kejaksan ini bukan hanya di Aceh yang mendapat sorotan, tapi secara nasional juga buruk. Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) membeberkan, kinerja lembaga kejaksaan dianggap paling buruk di antara lembaga pelayan publik lain. “Dari aduan yang kami terima, banyak oknum kejaksaan berperilaku tercela,” ujar Wakil KKRI Erna Ratnaningsih.

Oleh sebab itu, menjadi pimpinan di lembaga kejaksaan, selain harus memberi pelayanan kepada masyarakat, juga punya tugas berat ke dalam. Yakni memperbaiki banyak hal di internal lembaganya, termasuk soal-soal oknum jaksa yang sering berbuat tercela. Misalnya tergoda mafia peradilan.

Kemudian, menjadi Kajari di Aceh juga berbeda tugasnya dengan menduduki jabatan Kajari di daerah lain luar Aceh. Sebab, selain menjalankan hukum nasional, di Aceh juga berlaku Syariat Islam. Antara lain bagi para pelaku pidana perjudian, perzinaan, dan minuman keras akan menjalani hukum cambuk di depan publik.

Sekali lagi kita ingin menyampaikan harapan kepada para kajari baru supaya dapat memenuhi mimpi masyarakat yang menginginkan kasus-kasus dugaan korupsi di daerah ini dapat diungkap dan diajukan ke pengadilan.

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved