Breaking News:

PAKAR Aceh Setuju Ada Kepentingan Politik Pribadi  

Direktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, Muhammad Khaidir

SERAMBINEWS.COM/M Nasir
Pengacara, Kamaruddin memberikan pendapatnya terkait kesejahteraan dalam UUPA dalam acara 'Ngopi dan bincang-bincang isu terkini Aceh', Senin (16/10/2017) 

BANDA ACEH - Direktur Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Pusat Analisis Kajian dan Advokasi Rakyat (PAKAR) Aceh, Muhammad Khaidir, setuju atas apa yang disampaikan Anggota DPRA, Azhari Cagee, tentang adanya kepentingan politik pribadi dalam mempertahankan UUPA. Menurut dia, apa yang disampaikan itu telah sesuai dengan realita yang ada.

Tindakan Azhari Cagee kata Khaidir, bukan hanya mengkritik diri sendiri sebagai wakil Partai Aceh di DPRA, tetapi sekaligus ingin menyadarkan masyarakat bahwa adanya perilaku-perilaku yang tidak sesuai dalam mengamalkan dan mempertahankan UUPA.

“Jika sikap kritis Azhari Cagee kita anggap ini adalah sebuah tindakan yang tidak wajar, maka kita tidak siap dengan perbedaan pendapat. Apalagi yang dikatakan Cagee adalah realita sosial di Aceh hari ini. Berapa perwakilan rakyat yang kita berikan mandat di pemilu 2014 kelembagan perwakilan DPR RI, DPD RI, DPRA dan DPRK untuk mempertahankan kedaulatan UUPA dan aspirasi rakyat? Tetapi hari ini hasilnya tidak seperti yang kita harapkan,” katanya kepada Serambi, kemarin.

Ia juga menyayangkan, sikap Pemerintah Aceh hari ini yang tidak mengomentari apapun terkait dengan kisruh pencabutan pasal di dalam UUPA. “Kenapa tidak ada masyarakat atau LSM yang mengkritiknya? Apakah ini persekongkolan Gubernur Aceh dengan Jakarta untuk melemahkan otonomi di Aceh?” tanya Khaidir.

Menurut dia, jika elemen pemangku kepentingan beserta elite politik Aceh merasa UUPA punya sekelompok golongan, maka ini merupakan tindakan yang sangat keliru, karena efek otonomi yang dirasakan akibat UUPA dinikmati oleh semua masyarakat.

“Saya mengajak seluruh masyarakat Aceh agar bersama-sama mempertahankan otonomi Aceh lewat UUPA. Tidak akan ada penyempurnaan untuk UUPA jika kita tidak mau duduk satu meja membicarakan jalan keluar, karena ini solusi yang tepat untuk memperkuat otonomi Aceh,” demikian Muhammad Khaidir. (dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved