Breaking News:

Opini

UUPA Hilang dalam Terang?

PERDEBATAN seputar tidak dilakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA secara yuridis formil oleh DPR dan Pemerintah

SERAMBINEWS.COM/M Nasir
Pengacara, Kamaruddin memberikan pendapatnya terkait kesejahteraan dalam UUPA dalam acara 'Ngopi dan bincang-bincang isu terkini Aceh', Senin (16/10/2017) 

Oleh Amrizal J. Prang

PERDEBATAN seputar tidak dilakukan konsultasi dan pertimbangan DPRA secara yuridis formil oleh DPR dan Pemerintah terhadap pencabutan dan pembatalan Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) UUPA, melalui Pasal 571 huruf d UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), sepertinya, tidak akan selesai sebelum putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Meskipun, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), melalui Surat No.480/4627/SJ, 3 Oktober 2017 sudah meminta maaf atas kekeliruan pernyataannya bahwa perubahan UUPA sudah dilakukan konsultasi yang disampaikan pada sidang MK, 25 September 2017 (Serambi, 11/10/2017).

Ironisnya, di kalangan para elite di Aceh baik sesama anggota DPRA maupun dengan elite lainnya juga tidak kalah perdebatannya. Padahal, seharusnya tidak perlu terjadi, tetapi harus saling introspeksi diri dalam mengawal UUPA, bukan saling menyalahkan. Namun, terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, agar tidak menjadi persoalan hukum dan politik ke depan. Sehingga, menganggu hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintahan Aceh yang sudah harmonis pasca-MoU Helsinki dan UUPA, maka keniscayaan hukum harus ditegakan.

Penegakan hukum
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, maka hukum harus dilaksanakan dan yang melanggar harus ditegakan. Ada tiga tujuan hukum yang harus diperhatikan: Pertama, kepastian hukum (rechtssicherheit), merupakan perlindungan bagi justiciabelen (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang. Dalam hukum dikenal ungkapan fiat justitia et pereat mundus (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan).

Kedua, kemanfaatan (zweckmassigkeit), yaitu hukum harus memberi manfaat dan kegunaan bagi masyarakat bukan meresahkan. Dan, ketiga, keadilan (gerechtigkeit), yang bersifat subyektif, individualisme dan tidak menyamaratakan. Namun, hukum tidak identik dengan adil, tapi bersifat umum, mengikat setiap orang. Oleh karenanya, harus ada kompromi secara proporsional terhadap ketiga unsur tersebut. (Sudikno dan A. Pitlo, 1993:1-2).

Berkaitan dengan pengujian UU Pemilu oleh MK dihadapkan dengan UUPA dalam konteks kekhususan Aceh, diharapakan agar ketiga tujuan hukum tersebut dapat digunakan secara proporsional. Sebelumnya, pernah dilakukan judicial review terhadap Pasal 256 UUPA melalui Putusan MK No.35/PUU-VIII/2010. Selanjutnya, Pasal 67 ayat (2) huruf g, dengan Putusan MK No.51/PUU-XIV/2016.

Berdasarkan kedua putusan tersebut dari aspek kepastian hukum, menurut MK substansinya bukan bagian kekehususan Aceh, maka bertentangan dengan UUD 1945. Sementara, aspek kemanfaatan dan keadilan, terlihat kedua putusan tersebut telah menguntungkan rakyat Aceh. Di mana dibolehkannya pencalonan perseorangan (independen) dan mantan narapidana dalam pilkada --yang sebelumnya dibatasi dan dilarang UUPA-- untuk menjadi peserta dalam setiap pilkada.

Namun, berbeda dengan gugatan Pilkada Aceh 2012, yang menghasilkan Putusan MK No.108/PHPU.D.IX/2011. Dalam putusan ini terkesan mengabaikan kompromis secara proporsional tujuan hukum dan cenderung hanya melihat aspek kemanfaatan (zweckmassigkeit). Hal ini disebutkan dalam butir [3.3.5] Putusan tersebut, yaitu bahwa permohonan (gugatan) yang diajukan sebenarnya secara formil belum memenuhi syarat sengketa pilkada yang menjadi kewenangan MK, karena belum menyangkut hasil pilkada berhubung pemilihan belum selesai dilaksanakan.

Pilkada saat itu masuk dalam rezim pemilu, diistilahkan dengan pemilukada yang selanjutnya kewenangan penyelesaiannya dialihkan dari Mahkamah Agung (MA) kepada MK. Sebagaimana pemilu, kewenangan MK adalah menyelesaikan sengketa hasil pemilihan, bukan proses. Dalam Pasal 10 ayat (1) huruf d UU No.24/2003 tentang MK (UU MK), disebutkan: MK berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu.

Ditambah lagi, Pasal 236C UU No.12/2008, disebutkan, penanganan sengketa hasil penghitungan suara pilkada oleh MA dialihkan kepada MK. Dilanjutkan dengan dikeluarkannya Surat Edaran MA No.08A Tahun 2008 tentang Pengalihan Wewenang Mengadili Sengketa Pilkada. Konsekuensinya, secara nasional MA tidak lagi menangani sengketa pilkada, termasuk sengketa pilkada Aceh. Meskipun, dalam Pasal 74 UUPA disebutkan yang menangani sengketa pilkada Aceh adalah MA.

Halaman
12
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved