Referendum Hanya Lelucon

Pro kontra pencabutan dua pasal UUPA melalui UU Pemilu mulai tajam, bahkan merembet ke isu referendum

Referendum Hanya Lelucon
JURU Bicara Lintas Fraksi DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky bersama kuasa hukum DPRA, Zaini Djalil, dan Sekretaris Fraksi PA, Azhari Cagee menemui Prof Yusril Ihza Mahendra di kawasan Kota Kasablanca Tower A lantai 19 Kav 88 Jakarta, Kamis (26/10). 

* Terkait Pencabutan Pasal UUPA
* Pemerintah Aceh Diminta Merespons

BANDA ACEH - Pro kontra pencabutan dua pasal UUPA melalui UU Pemilu mulai tajam, bahkan merembet ke isu referendum. Namun sejumlah pihak menganggap isu tersebut tak lebih hanya sebagai lelucon politik.

“Permintaan referendum lebih tepat disebut lelucon politik. Itu hanya dongeng pengantar tidur saja. Menurut hemat kami, ini canda yang konyol,” kata Peneliti Wain Advisori Indonesia, Muhammad Ridwansyah MH, dalam pernyataan tertulisnya kepada Serambi, Jumat (26/10).

Referendum ini awalnya mencuat dari mulut Anggota DPRA dari Fraksi Partai Aceh, Azhari Cagee, dalam pertemuan Tim Pengawas Otonomi Khusus DPR RI, Fadli Zon dengan Pimpinan dan Anggota DPRA, di Gedung Utama DPRA, Senin (23/10).

Dalam kesempatan itu, Azahari menyampaikan kekesalannya kepada pusat yang terus menggerus kekhususan Aceh. “Kalau seperti ini pusat memperlakukan Aceh, jika nanti masyarakat Aceh minta referendum atau merdeka, sumber permasalahannya bukan lagi dari Aceh, tapi pusat,” pungkas Azhari Cagee ketika itu.

Wacana referendum kemudian juga disampaikan oleh Ketua YARA, Safaruddin SH, dalam sidang guguatan UU Pemilu di MK sehari setelahnya. Berbeda dengan Azahari Cagee, YARA meminta kepada MK digelar referendum untuk mendengar pendapat masyarakat Aceh, apakah setuju atau tidak setuju berlakunya Pasal 571 huruf (d) Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Peneliti Wain, Muhammad Ridwansyah dalam hal ini hanya menanggapi ancaman referendum yang dikemukan oleh Azhari Cagee. Ia menuding, bahwa Azhari Cagee saat melontarkan isu tersebut tidak melakukan riset komprehensif sebelum bicara. “Terutama terkait keadaan sosial ekonomi masyarakat. Itu hanya dongeng pengantar tidur,” kata Ridwansyah.

Pihaknya meminta para pihak untuk fokus pada hak dan kewenangan yang sekarang sudah ada. Terlebih itu diungkapkan oleh anggota dewan terhormat yang padanya melekat kewenangan tersebut. “Atau jangan-jangan isu ini sengaja dilempar sebagai bentuk buang badan dan lepas tanggung jawab? Saya pikir rakyat Aceh sudah sangat cerdas hingga tahu mana yang perjuangan dan mana yang pembodohan,” pungkasnya.

Sementara terkait usulan Referendum dari YARA, tanggapan datang dari Aliansi Masyarakat Sipil dari beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan organisasi di Aceh.

Menurut juru bicara aliansi, Muhammad Khaidir SH, usulan referendum terkait pencabutan dua pasal UUPA adalah suatu cara yang tidak tepat, karena, masih ada peluang untuk berdialog.

Halaman
123
Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved