Penggunaan Dana Hibah jangan Dipaksakan

Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan DPRA dan gubernur lebih berhati-hati menggunakan

Penggunaan Dana Hibah jangan Dipaksakan
Muharuddin 

* Peringatan Mendagri tentang Evaluasi Raqan Perubahan APBA

BANDA ACEH - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo mengingatkan DPRA dan gubernur lebih berhati-hati menggunakan dana hibah dan bansos, baik dalam bentuk uang tunai maupun barang dan jasa kepada pihak ketiga atau masyarakat. Penggunaannya jangan dipaksakan, jika tak diatur dalam Uundang-undang (UU)

Mendagri menyampaikan hal ini dalam surat Keputusannya Nomor 903-8479 tahun 2017 tentang Evaluasi Rancangan Qanun (Raqan) Aceh tentang Perubahan APBA 2017 dan Rancangan Pergub Aceh tentang Penjabaran Perubahan APBA 2017 tertanggal 25 Oktober 2017.

Peringatan itu disampaikannya karena dalam dokumen RAPBA Perubahan 2017 yang sudah disetujui seluruh fraksi DPRA untuk disahkan menjadi Qanun APBA Perubahan 2017, terdapat usulan dana hibah dalam bentuk dana Rp 35,2 miliar dan bantuan sosial Rp 268,2 miliar di luar pagu dana operasional sekolah (BOS).

Selain itu, juga ada program hibah kepada pihak ketiga/masyarakat dalam bentuk barang atau jasa. Nilainya mencapai Rp 698,9 miliar dalam bentuk kegiatan pembangunan saluran, gorong-gorong, jalan, jembatan, dan lainnya.

Mendagri mempersilakan digunakan jika itu merupakan kewenangan Pemerintah Aceh dan diatur dalam UUPA atau aturan lainnya. Tetapi jika belum diatur, jangan dipaksakan karena bisa menjadi temuan dan bermasalah hukum.

Selain itu, dalam surat keputusan yang sama, Mendagri juga meminta gubernur merasionalkan usulan tambahan perjalanan dinas yang dalam dokumen RAPBA Perubahan 2017 itu sudah bertambah. Untuk dalam daerah dari Rp 190,4 miliar menjadi Rp 202,2 miliar, luar daerah dari Rp 123,3 miliar menjadi Rp 137,6 miliar, luar negeri dari Rp 16,7 miliar menjadi Rp 17,6 miliar. Begitu juga dana beberapa usulan tambahan honor bagi pegawai dan pelatihan.

Kemarin, Banggar DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) menggelar rapat menanggapi hasil evaluasi Mendagri terhadap RAPBA itu. Dari TAPA hadir, Sekda Aceh, Dermawan, Asisten III Setda Aceh, Kamaruddin Andalah, Kadis Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamalauddin dan Anggota TAPA lain.

Sedangkan dari Banggar DPRA, hadir Ketua DPRA, Muharuddin, Wakil Ketua II Irwan Johan, Anggota Banggar, di antaranya Ermiadi Abdul Rahman, Effendi, Dr Mariati, dan Iskandar Usman Al Farlaki.

“Banggar DPRA dan TAPA bersikap taat hukum. Kalau ada aturan yang melarangnya, kita juga tidak akan memaksa eksekutif menyalurkan atau melaksanakan program. Masih ada cara yang benar, kenapa kita harus menggunakan cara yang salah,” ujar Muharuddin.

Begitu pun, Muharuddin mengingatkan eksekutif jujur dan jangan mencari-cari alasan untuk tidak melaksanakan program tersebut karena ketakutan yang tidak jelas. Apalagi, menurutnya usulan program disampaikan Anggota DPRA kepada eksekutif itu sesuai aspirasi masyarakat. Kemudian dibahas bersama, sehingga program itu menjadi usulan bersama dan pihak eksekutif wajib melaksanakannya.

“Misalnya usulan pembangunan riol, gorong-gorong, jembatan, jalan, usulan permintaan modal kerja dan peralatan serta tempat usaha. Pemerintah juga punya program reguler seperti itu. Usulan aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada anggota DPRA, kemudian anggota DPRA menyampaikan kembali kepada pihak eksekutif, tidak menyalahi aturan, cuma mekanismenya saja harus diluruskan kembali,” jelas Muharuddin.

Sementara itu, Sekda Aceh, Dermawan dan Kadis Pengelolaan Keuangan Aceh, Jamaluddin mengatakan pihaknya segera membuat tahapan proses penyaluran dan pelaksanaan dana hibah serta dan bansos, barang dan jasa. Intinya, menurut mereka, fokus eksekutif hanya terhadap usulan program dana hibah dan bansos yang merupakan kewenangannya Pemerintah Aceh yang diatur dalam UU 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri.

“Tapi sebaliknya, jika usulan program dan kegiatannya belum sesuai aturan dalam Permendagri tentang Pelaksanaan Dana Hibah dan Bansos, kita tidak akan melaksanakannya,” tegas Jamaluddin. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved