Dakwah Dai Perbatasan belum Berhasil

Keberadaan Dai di perbatasan yang dikirim Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh belum berhasil membina masyarakat

Dakwah Dai Perbatasan belum Berhasil
KUSUMAWATI HATTA, Peneliti Dai Perbatasan

BANDA ACEH - Keberadaan Dai di perbatasan yang dikirim Dinas Syariat Islam (DSI) Aceh belum berhasil membina masyarakat. Pasalnya kegiatan dakwah dinilai tidak inovatif, serta model dakwahnya masih sangat konvensional. Padahal tantangan di lapangan cukup berat.

“Hanya selesai program, tidak ada inovasi yang dilakukan dai di perbatasan. Padahal dakwah perbatasan lebih dari sekadar ceramah,” kata Dr Kusumawati Hatta MPd, Dekan Fakultas Dakwah Dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, saat membeberkan hasil penelitian di Aula Biro Rektor, Kamis (2/11).

Penelitian atas kerjasama DSI Aceh dengan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry itu dilakukan di tiga wilayah, Aceh Tamiang, Aceh Tenggara dan Aceh Singkil dengan rentang waktu penelitian pada April hingga September 2017.

Pada penyampaian hasil penelitian itu juga disebutkan, para dai perbatasan masih belum banyak terlibat dalam persoalan penyelesaian kasus hukum yang menjerat masyarakat perbatasan. Pada sisi lain, menurut Kusumawati pihak kepolisian dan TNI di wilayah perbatasan sebenarnya menanti kiprah para dai.

Kesimpulan itu didasari pada temuan peneliti, di mana dai hanya berkutat pada program dakwah sebagaimana rumusan dalam SK Pengangkatan Dai dari Dinas Syariat Islam seperti: ceramah tentang pencegahan peredaran nakoba, busana muslimah, keyboard dan pergaulan bebas remaja. “Itupun masih sebatas dakwah dengan metode ceramah dengan media pendukung adalah mimbar, sehingga secara keseluruhan kinerja dai masih di bawah standar yang diharapkan,” ujarnya.

Dengan standar kualitas dai yang minim tersebut, capaian kinerja menjadi rendah bila dilihat dari tingkat partisifasi masyarakat dalam kegiatan wirid, tausyiah agama, dan ceramah yang belum banyak diikuti warga. Banyak warga yang tidak shalat berjamaah di masjid.

Selain juga masih ada berpindah agama setelah menjadi mualaf, bahkan ada muslim yang berpindah agama (murtad).

Berdasarkan temuan itu, tim merekomendasikan agar pemerintah berpartispasi penuh baik moril dan materil. Sebab, tidak mudah menugaskan SDM handal ke perbatasan dengan fasilitas yang minim. “Pemerintah perlu partisipasi penuh baik moril maupun materil, karena tidak mudah menugaskan SDM handal dengan fasilitas seadanya. Karena dengan kondisi geografis dan demografi, tenaga apapun termasuk dai selalu tidak betah tinggal di tempat tugas,” ujarnya.

Tim peneliti dai perbatasan FDK UIN Ar-Raniry antara lain, Dr Kusumawati Hatta, MPd, Dr Jasafat MA, Baharuddin MSi, Dr Abizal Yati MA, Dr Jauhari Hasan, MA, dan Syahril Furqany, MIKom.

Kepala UPTD Penyuluhan Agama Islan dan Tenaga Dai, Drs Nasruddin Ibrahim MA mengatakan, pembinaan akidah di perbatasan tetap menjadi prioritas. Ia juga mengatakan pihaknya terus mencari dan mengembangkan metode dan format terbaik bagi keberlangsungan dakwah di perbatasan.

Nasruddin yang hadir mewakili Kepala Dinas Syariat Islam, Dr H Munawar A Jalil MA menegaskan, Dinas Syariat Islam tetap berkomitmen untuk melakukan pembinaan akidah umat, karena ini amanah undang undang Nomor 18 tahun 2001 tentang pelaksanaan Syariat Islam di Aceh dan diperkuat dengan Qanun Aceh Nomor 44 tahun 2009 tentang pembinaan ibadah, akidah, dan akhlak.

Karena itu tugas pokok tentang pembinaan akidah umat menjadi fokus utama yang harus dilakukan Dinas Syariat termasuk terus melakukan kajian dan pembedahan untuk mencari format serta metode pembinaan yang mudah diterima masyarakat Aceh, khususnya wilayah perbatasan.(ari/mis)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved