Warga Aceh Segel Gedung Balai Raya

Seratusan warga Aceh di Sumatera Utara menyegel gedung Balai Raya Aceh Sepakat di Jalan Mengkara, Medan Petisah, Jumat (3/11)

Warga Aceh Segel Gedung Balai Raya
Serambi Indonesia
Kop Serambi Indonesia 

MEDAN - Seratusan warga Aceh di Sumatera Utara menyegel gedung Balai Raya Aceh Sepakat di Jalan Mengkara, Medan Petisah, Jumat (3/11). Massa mengancam akan menduduki gedung bila pengelola tidak juga menjalankan perintah Pengadilan Negeri Medan terkait pembatalan Akta Nomor 13 Tahun 2011.

Penyegelan ini dilakukan massa setelah mendapat informasi kalau gedung berlantai dua itu masih disewakan pihak pengelola kepada masyarakat. Isu itu terbukti karena ketika massa datang selepas shalat Jumat, mereka memergoki beberapa pekerja yang sedang mendekorasi gedung untuk prosesi pernikahan.

Tindakan itu dinilai massa telah mengangkangi putusan PN Medan yang telah memutuskan gedung Balai Raya bagian dari aset Akta Nomor 25 Tahun 2001. “Pengadilan sudah menyatakan Akta 13 dibatalkan. Tapi kenapa mereka tetap merasa sebagai pemilik gedung ini,” teriak massa.

Sekretaris DPC Aceh Sepakat Pangkalanbrandan, Muhammad Nur menilai sikap pengelola gedung semakin mempertegas ada upaya menjadikan harta wakaf yang dikelola Aceh Sepakat dijadikan aset pribadi. Ia pun mempertanyakan alokasi dana yang terkumpul dari penyewaan gedung.

Menurut Ketua DPD Aceh Sepakat Asahan, Iwan Mehta, biaya penyewaan gedung Rp 20 juta. Bisnis penyewaan sudah berlangsung puluhan tahun, sehingga wajar bila masyarakat menanyakan sistem pengelolaan keuntungan. “Sepersen pun kami di Asahan tidak pernah merasakan keuntungan dari gedung ini. Jadi wajar bila sekarang muncul pertanyaan dikemanakan keuntungannya,” kata Iwan.

Merujuk kasus itu, massa juga meminta dilakukan audit terhadap yayasan milik Aceh Sepakat lainnya, seperti RS Islam Malahayati, Yayasan Pendidikan Miftahussalam dan Panti Asuhan Darul Aitam. Karena muncul isu kalau kepemilikan yayasan itu sudah dialihkan menjadi perorangan.

“Sebenarnya amanah Mubes X 2013 meminta kami sebagai pengurus untuk mendata ulang seluruh aset. Jadi apa yang kami lakukan saat ini jangan dianggap sebagai sikap melawan kepada orang tua,” kata Sekretaris Umum DPP Aceh Sepakat, HT Bahrumsyah.

Bahrum pun menenangkan massa agar tidak melakukan tindakan anarkistis dalam mempejuangkan hak. “Sebagai warga yangs sadar hukum, kita harus menggunakan cara-cara hukum,” ujar Bahrum yang juga Ketua Fraksi PAN DPRD Medan.

Dalam aksi ini, massa menempelkan stiker berisi putusan PN Medan di sekeliling gedung. Sementara stiker bertuliskan “disegel” ditempel di pintu utama yang terbuat dari kaca. Massa mengatakan aksi itu untuk menolong warga agar tidak terjebak menggunakan gedung yang sedang berperkara.(mad)

Editor: hasyim
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved