Jasman J Ma’aruf: Rotasi Karena Kekosongan Posisi

Pembenahan kabinet dengan mengganti dan memutasi empat pejabat eselon II menuai tanggapan

Jasman J Ma’aruf: Rotasi Karena Kekosongan Posisi

BANDA ACEH - Pembenahan kabinet dengan mengganti dan memutasi empat pejabat eselon II menuai tanggapan. Namun menurut Rektor Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Prof Jasman J Ma’aruf MBA, pelantikan keempat orang itu lebih kepada rotasi karena ada posisi yang kosong.

Keempat pejabat yang dilantik itu adalah Dokter Taqwallah Mkes sebagai Asisten II, menggantikan Drs Syaibra Ibrahim yang menjadi Katibul Wali/ Kepala Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe. Saidan Nafi MHum yang sebelumnya menjadi Katibul Wali menempati pos baru sebagai Asisten III, menggantikan Kamaruddin Andalah Msi. Sedangkan Kamaruddin dilantik menjadi Kepala Badan Kepegawaian Aceh, menggantikan Zulkifli Ahmad yang pensiun.

“Pelantikan keempat orang itu lebih kepada rotasi karena ada posisi yang kosong. Itu rotasi yang biasa, bukan rekrutmen terbuka,” terang Jasman kepada Serambi FM saat dimintai tanggapannya, Rabu (8/11).

Ia menjadi narasumber ‘program cakrawala’ terkait Salam Serambi bertajuk, ‘Menanti Mutasi Hasil Fit and Proper Test’. Dengan menghadirkan Kepala Litbang yang juga Waredpel Serambi Indonesia, Asnawi Kumar.

Jasman menjelaskan, sekarang penempatan pejabat di eselon II diatur oleh UU dan PP NO 17 Tahun 2017. Intinya mengatur tentang tata cara rekrutmen pejabat eselon II dan diawasi oleh Komite Sipil Negara (KSN).

Rekrutmen terbuka harus dikonsultasikan dengan KSN yang mengatur dan mengawasi rekrutmen dari awal hingga akhir. Ia menampik anggapan bahwa Pemerintah Aceh agak sedikit terlambat. Ditegaskannya, mengacu pada UU yang mengatur pelantikan pejabat usai enam bulan pelantikan kepala daerah baru.

“2016 disinyalir transaksi jual beli jabatan mencapai Rp 36 triliun lebih. Uang itu digunakan untuk menjual beli jabatan di Indonesia. Nggak tahu dimana-mana saja, beberapa daerah sudah ditangkap karena jual beli jabatan. Oleh karena itu, Jokowi mengatakan harus kokoh itu KSN, agar bisa mengontrol rekrutmen dari awal sampai akhir,” papar Jasman.

Ia berkeyakinan, dengan fit and proper test, gonta ganti pejabat tidak akan terulang. Karena UU sudah mengatur proses rekrutmen standar, ada uji kompetensi. Sehingga pasti akan terpilih yang terbaik, makanya tidak ada pergantian dalam waktu yang sangat singkat. Jika pun ada, paling cepat 2 tahun. Itu pun sudah diperingatkan 3 kali, jika ada kesalahan. Kalau tidak akan berakhir sampai habis masa jabatan yaitu 5 tahun.

“Saya punya keyakinan dengan metode fit and proper test akan menghasilkan SDM yang berkompeten di bidangnya untuk posisi eselon II. untuk mengdampingi Irwandi untuk Aceh hebat ke depan,” pungkas Jasman.(rul)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved