Breaking News:

UMP Aceh 2018 Rp 2,7 Juta  

Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2018 sebesar Rp 2,7 juta

Editor: bakri
UMP Aceh 2018 Rp 2,7 Juta   
Serikat pekerja atau buruh Aceh memperingati May Day di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh. SERAMBI/BUDI FATRIA

BANDA ACEH - Gubernur Aceh, Irwandi Yusuf, menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh tahun 2018 sebesar Rp 2,7 juta. Jumlah tersebut naik Rp 200 ribu dibanding tahun 2017 yang hanya Rp 2,5 juta.

Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Aceh, Mulyadi Nurdin mengatakan, UMP baru itu berlaku setelah Gubernur Aceh meneken Peraturan Gubernur Nomor 67 Tahun 2017 tanggal 7 November 2017. Penerapan upah baru dimulai 1 Januari 2018.

Mulyadi menjelaskan, besaran Rp 2,7 juta per bulan merupakan upah bulanan terendah dengan hitungan waktu kerja 40 jam per minggu bagi sistem kerja enam hari per minggu dan delapan jam per hari atau 40 jam per minggu bagi sistem kerja lima hari per minggu.

“UMP ini berlaku bagi pekerja/buruh lajang dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Perusahaan dilarang membayar upah lebih rendah dari UMP. Gubernur Aceh berharap pengusaha dan perusahaan di Aceh untuk mematuhi peraturan ini,” ucap Mulyadi.

Bagi perusahaan yang telah memberikan upah lebih tinggi dari Pergub, Mulyadi mengatakan dilarang mengurangi atau menurunkan upah sesuai dengan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum.

Dengan ditetapkannya UMP Aceh, maka setiap pelaku usaha di Aceh wajib membayar karyawannya sesuai Pergub. Bagi perusahaan yang melanggar, akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan.

“Upah bagi pekerja/buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara pekerja/buruh atau serikat pekerja/serikat buruh dengan pengusaha di perusahaan yang bersangkutan. Pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh,” ujar dia.

eraturan itu berlaku bagi pekerja/buruh dan karyawan di perusahaan swasta, BUMN/BUMD, dan usaha sosial lain. Untuk memastikan Pergub itu berjalan akan diawasi oleh Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan.(mas)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved