Breaking News:

Citizen Reporter

Dari Kembaran Labi-labi hingga Kedok Investasi  

ADVOKASI penolakan terhadap kapitalisasi sumber daya alam di Aceh mengantarkan saya untuk berbagi pengetahuan bersama

Editor: bakri
Dari Kembaran Labi-labi hingga Kedok Investasi   
RAIHAL FAJRI

OLEH RAIHAL FAJRI, Direktur Katahati Institute/Tuan Rumah#kakilangit-Rumah Pengetahuan Masyarakat Sipil Aceh, sedang ikut Resister Dialogue on Land, Life, and Rights, melaporkan dari Quezon City, Filipina

ADVOKASI penolakan terhadap kapitalisasi sumber daya alam di Aceh mengantarkan saya untuk berbagi pengetahuan bersama teman-teman yang berasal dari negara-negara ASEAN di Quezon City, Filipina. Pertemuan regional ini sangat penting untuk refleksikan perjuangan dan merumuskan strategi bersama melawan kapital yang merampas hak masyarakat atas lahan.

Menjejak kaki pertama kali di Manila membuat saya teringat Aceh. Ada beberapa kesamaan tanah kelahiran saya dengan negara yang dipimpin oleh Presiden Duterte ini. Pertama adalah Jeepney. Transportasi publik ini hampir serupa dengan labi-labi yang ada di Aceh. Ya boleh dikatakan sebagai kembaran labi-labi. Letak tempat duduk penumpangnya sama, saling berhadapan dengan kursi memanjang yang muat enam atau tujuh penumpang di masing-masing sisi. Bedanya tempat duduk sopir Jeepney  berada di sisi kiri, sedangkan sopir labi-labi di sisi kanan kendaraan.

Jeepney  merupakan transportasi publik yang terinspirasi dari jeep  yang dipakai oleh tentara Amerika Serikat selama penjajahan di Filipina. Bentuknya persis seperti jeep, namun lebih panjang seperti bentuk labi-labi dengan beraneka warna yang mencolok, dihiasi tulisan dan gambar-gambar. Penumpang juga ada yang berdiri di tempat pijakan kaki di belakang, tempat biasanya kernet berdiri, persis seperti di Aceh.

Menurut cerita salah seorang penumpang Jeepney  yang saya ajak bicara dalam perjalanan kami menuju restoran tempat makan malam yang disediakan panitia di luar hotel tempat acara berlangsung. Jeepney dikenal sebagai transportasi publik yang beroperasi selama 24 jam karena pengguna transportasi publik ini ada yang bekerja hingga larut malam  atau dini hari. Harganya sangat terjangkau antara 8-12 PHP atau Peso Philipine atau setara dua ribu hingga empat ribu rupiah, tergantung rute perjalanan.

Jika Anda ingin merasakan sensasi Jeepney  dengan semilir angin di jendelanya yang tanpa kaca maka Anda harus menempuh jalan biasa atau bukan jalan utama karena aturan negara tersebut tidak membenarkan Jeepney melewati jalan utama. Hanya bus dan kereta api yang boleh melintasi jalan utama Kota Manila.

Selain Jeepney, becak atau kendaraan roda tiga dan sepeda motor juga melintasi jalan yang sama karena tidak diizinkan melintasi jalan utama sesuai aturan pemerintah demi ketertiban lalu lintas.

Jeepney dan cerita berikut sejarahnya mengantarkan saya melewati lima hari di Manila dengan pengetahuan negara-negara anggota ASEAN tentang demokrasi dan hak atas sumber daya alam. Demokrasi sebagai jalan menuju kesejahteraan seperti dua sisi mata uang yang sama sekali bertolak belakang dalam implementasinya. Satu sisi, demokrasi merupakan ruang masyarakat untuk berpartisipasi secara lebih luas dalam pembangunan di berbagai sektor. Namun, ruang demokrasi ini juga dimanfaatkan oleh pemimpin-pemimpin pemerintahan di berbagai negara dan provinsi, khususnya di Aceh saat ini dengan membelokkan demokrasi menjadi alat bagi investasi atau kapital masuk dengan mudah yang merampas ruang hidup rakyat Aceh.

Krisis kemanusian yang pernah terjadi berlanjut ke krisis akibat bencana alam, gempa, dan tsunami mendorong masyarakat sipil dengan berbagai dukungan mendorong terbangunnya ruang demokrasi. Namun kemudian ruang demokrasi ini digunakan sebaliknya oleh pemerintah menjadi alat untuk bernegosiasi dengan kapital. Merampas cita-cita rakyat untuk hidup lebih baik dan tidak adil serta dianggap menjadi proses normalisasi. Normalisasi itu dilakukan dengan membuat regulasi-regulasi dan membuat regulasi yang tidak akan bekerja seperti Amdal, semuanya merupakan replikasi dari “Indonesia” pihak yang sebelumnya diperangi.

Seharusnya Aceh mampu dan berani membuat terobosan yang berbeda dari Indonesia dengan keistimewaan yang dimilikinya, misalnya keadilan ekologi dan agraria dalam konteks syariat Islam menjadi pola pembangunan berkelanjutan.

Halaman
12
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved