Saham Pembangunan Aceh Terbuka

Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Aceh harus bermodal dasar Rp 100 miliar untuk perubahan badan

Saham Pembangunan Aceh Terbuka
Gubernur Aceh Irwandi Yusuf bersama Direktur PT Pertamina Geothermal Energy, Irvan Zainuddin, dan Kepala Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA), Muhsin melakukan penanda tanganan joint venture pengelolaan panas bumi Seulawah Agam, di ruang kerja Gubernur Aceh, Banda Aceh, Senin (31/7). SERAMBI/BUDI FATRIA 

* Pemerintah Aceh 51 Persen

BANDA ACEH - Perseroan Terbatas (PT) Pembangunan Aceh harus bermodal dasar Rp 100 miliar untuk perubahan badan hukum dari Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Hal ini masih diusulkan dalam Rancangan Qanun (Raqan) Perubahan Badan Hukum PDPA menjadi PT Pembangunan Aceh dalam Pasal 10.

Ketua Badan Legislasi (Banleg) DPRA, Tgk Abdullah Saleh menyampaikan hal ini saat membuka Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) perubahan bentuk hukum PDPA menjadi PT Pembangunan Aceh. RDPU itu di Gedung Serbaguna DPRA, Banda Aceh, Kamis (16/11).

“Penyertaan modal Pemerintah Aceh dalam pembentukan PT Pembangunan Aceh harus besar karena pada Pasal 13 Ayat (2) disebutkan komposisi kepemilikan saham Pemerintah Aceh ditetapkan sedikitnya 51 persen. Sisanya ditawarkan kepada 23 Pemkab/Pemko dan terbuka kepada pihak lainnya, termasuk swasta dan publik,” kata Abdullah Saleh.

Adapun jenis usaha yang akan digarap PT Pembangunan Aceh, kata Abdullah Saleh cukup banyak. Antara lain minyak bumi, gas bumi, tenaga kelistrikan, energi terbarukan, konservasi energi, industri, konstruksi, kelautan, perikanan, peternakan, perkebunan, pertanian, kehutanan, pariwisata, logistik, pergudangan, jasa konstruksi, pariwisata, dan perumahan.

“Tujuan perubahan bentuk hukum PDPA menjadi PT Pembangunan Aceh, antara lain untuk peningkatan permodalan PDPA dengan memberikan kesempatan pihak ketiga menanamkan modal pada PT Pembangunan Aceh. Berikutnya, meningkatkan kinerja, daya saing, perluas wilayah kerja dan operasi produk perseroan, memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh secara efisien, efektif dan produktif,” sebut Abdullah Saleh.

Selain itu, kata Abdullah Saleh, tujuan perubahan PDPA menjadi PT Pembangunan Aceh juga untuk sama-sama berperan dalam pengembangan prekonomian Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan keuntungan yang optimal, berkelanjutan guna meningkatkan pendapatan asli Aceh.

Utusan eksekutif yang hadir dalam RDPU itu adalah Staf Ahli Gubernur, Nurdin MHum, akademisi Dr Mukhlis Yunus, Prof Dr Dahlan MH. Sedangkan dari legislatif, selain Abdullah Saleh, juga hadir Musanif (Fraksi PPP), Bukhari Selian (Fraksi PAN), Bardan Saidi (Fraksi PKS/Gerindra), dan Azhari Cage (Fraksi PA).

Adapun Kepala SKPA terkait banyak tak hadir, seperti Kadisperindag Aceh, Kadis Penamaman Modaldan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh dan lainnya. Mereka hanya mengirimkan wakilnya, sehingga Ketua Banleg DPRA, Tgk Abdullah menilai kepedulian pihak SKPA terhadap perubahan bentuk badan hukum PDPA menjadi PT Pembangunan Aceh masih rendah, padahal dukungan SKPA sangat diperlukan.

Menanggapi isi Raqan Perubahan Badan Hukum PDPA menjadi PT Pembangunan Aceh, seorang peserta RDPU, Dr Mawardi Ismail antara lain mempertanyakan siapa yang akan melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta bagaimana caranya, ia nilai hal ini belum dijelaskan secara tegas, makanya perlu ditambah satu ayat lagi.

Selain itu, Mawardi juga mempertanyakan apakah dalam kerja sama atau join venture PT Pembangunan Aceh dengan pihak lain, perlu persetujuan DPRA, jika hal ini diperlukan, maka ia menilai bisa menghambat Direksi PT Pembangunan Aceh untuk menjalankan dan mengembangan unit usahanya. “Karena dalam kerja sama itu diperlukan pelayanan cepat, tepat dalam bertindak dan kepercayaan,” kata Mawardi.

Kritikan, saran, dan usul serta tanggapan hampir sama dilontarkan peserta lainnya Tarmizi Gading. Terkait hasil audit keuangan PT Pembangunan Aceh, Tarmizi menyarankan disampaikan kepada DPRA dan publik. “Ini sangat penting untuk akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan dana rakyat,” sarannya. (her)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved