Program Mina Padi di Pidie Jaya Tahun Ini Gagal, Ini Penyebabnya  

“Dari pada harus menanggung resiko yang mungkin dialami, maka DKP Pijay memutuskan untuk tidak melanjutkan alias gagal,“

Program Mina Padi di Pidie Jaya Tahun Ini Gagal, Ini Penyebabnya  
SERAMBINEWS.COM/BUDI FATRIA
ILUSTRASI, Warga menebang padi yang gagal panen akibat kekurangan air di Lampreh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Rabu (26/07/2017). 

SERAMBINEWS.COM, MEUREUDU - Rencana Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pidie Jaya menggalakkan kembali budidaya ikan bersama tanaman padi atau lebih dikenal dengan sebutan “Mina Padi” tahun 2017 ini seluas 15 hektare, akhirnya gagal.

Penyebab  utama adalah ketidakcukupan anggaran. DKP Pijay mengusulkan anggaran melalui APBN Rp 50 juta per hektare, sementara Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) hanya menawarkan Rp 30 juta per hektare.

Dana sebesar itu tidak mencukupi sama sekali untuk sejumlah item kegiatan mulai dari pengadaan bibit ikan, penggalian kolam, pakan hingga tetek bengek lainnya.

Baca: Kasus Dugaan Pungli di Disdik Pijay Dinyatakan belum Memenuhi Unsur Pidana, Begini Selanjutnya

“Dari pada harus menanggung resiko yang mungkin dialami, maka DKP Pijay memutuskan untuk tidak melanjutkan alias gagal,“ kata Ir Kamaluddin, Kadis DKP Pijay menjawab Serambinews.com, Senin (20/11/2017).

Mina padi, lanjut Kamaluddin, yaitu suatu bentuk usaha tani gabungan (combinet farming) yang dilakukan dalam suatu areal atau hamparan sawah. Tujuannya untuk meningkatkan pendapatan karena panenya secara ganda.

Kegiatan tersebut kembali diluncurkan tahun 2017 ini karena alasan, demontrasi plot (demplot) yang dilaksanakan musim tanam rendengan 2016/2017 seluas satu hektare (10.000 meter bujur sangkar), berhasil baik sehingga diusulkan berlanjut.  

Rencana kali kedua ini 15 hektare.

Dijadwakan, program kali kedua tahun ini, rencananya akan dilaksanakan Bulan November 2017.

Lokasinya berada pada satu hamparan sawah dalam Kecamatan Meurahdua dan Ulim. Sawah gampong mana saja yang masuk untuk kegiatan tersebut, belum dapat dipastikan karena belum didata secara detail.

Sebagai gambaran, meliputi  Gampong Lueng Bimba dan Beuringen. Sementara Ulim, Desa Tijien Daboh, Tijien Usen dan Pulo Lhok.

“Tawaran KKP Rp 30 juta/ha, kami pun menjadi lemas,“ tandasnya lagi. (*) 

Penulis: Abdullah Gani
Editor: Yusmadi
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved