Komisi I Gagas Pembentukan Desk Aceh-Papua

Komisi I DPRA menggagas pembentukan desk Aceh-Papua untuk melakukan pengawalan dan perwujudan

Komisi I Gagas Pembentukan Desk Aceh-Papua
ist
Iskandar Usman Alfarlaky. 

BANDA ACEH - Komisi I DPRA menggagas pembentukan desk Aceh-Papua untuk melakukan pengawalan dan perwujudan kekhususan Aceh dan Papua sesuai dengan amanah MoU Helsinki, UUPA, dan UU Otsus Papua.

Pembentukan desk Aceh-Papua yang nantinya beranggotakan unsur pimpinan dan anggota DPR Aceh dan DPR Papua diharapkan dapat segera terwujud.

Gagasan pembentukan Desk Aceh Papua ini mencuat dalam rapat kerja antara Komisi I DPR Aceh dengan DPR Papua di Jayapura, Senin (11/12). Dalam diskusi interaktif yang penuh persahabatan itu, kedua belah pihak sependapat, bahwa mereka merasakan secara nyata adanya inkonsistensi sikap Pemerintah Indonesia terhadap perwujudan kekhususan Aceh dan Papua sebagaimana yang diamanahkan konstitusi dan perundang-undangan Indonesia.

“Sampai saat ini kami menyimpulkan, masih sebagian kecil kekhususan Papua itu direalisasikan oleh Pemerintah Pusat,” ungkap Yunus Wonda, Ketua DPR Papua dalam sambutannya, sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima Serambi, kemarin.

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Aceh, Ermiadi ST. Oleh karena itu Ermiadi menyambut baik gagasan pertukaran informasi dalam bidang regulasi Aceh-Papua.

Sementara Ketua Fraksi Partai Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, yang juga anggota Komisi I mengatakan, dalam pertemuan tersebut juga mengemuka agar Aceh dan Papua dapat membentuk desk bersama Aceh Papua untuk mewujudkan cita-cita bersama tersebut.

“Ini perlu dan patut mendapat dukungan bersama. Nanti bisa kita godok dalam bentuk MoU antara DPRA dan DPRP, ini merupakan kemajuan informasi yang kita capai,” kata Iskandar.

Ia menyatakan sependapat dan akan menindakalanjuti gagasan pembentukan Desk Aceh-Papua tersebut. “Saya akan bicarakan hal ini secara serius dengan Ketua Umum Partai Aceh, dan saya kira beliau pasti sepakat atas gagasan cerdas ini sehingga menjadi salah satu agenda strategis Partai Aceh yang selanjutnya melalui Fraksi Partai Aceh akan kami perjuangkan menjadi agenda DPR Aceh dan Pemerintah Aceh,” sebutnya.

Iskandar menyatakan, Desk Aceh-Papua merupakan terobosan baru narasi perjuangan politik mempertahankan dan mewujudkan seluruh agenda politik Aceh dan Pupua yang secara geografis terletak di posisi paling barat dan timur Indonesia. “Melalui deks Aceh-Papua, kegiatan kampanye, lobi dan negoisasi dapat dilakukan bersama-sama secara sistematis dan tentu akan memiliki daya tekan yang lebih kuat terhadap Pemerintah Pusat dibandingkan jika dilakukan secara sendiri-sendiri,” pungkas Iskandar.

Selain Ermiadi dan Iskandar, anggota Komisi I DPRA yang hadir dalam pertemuan itu adalah Buhari Selian, M Saleh, Tgk Harun, dan Asib Amin.(dan)

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved