KAMI sangat menyayangkan pemberitaan masalah garam Aceh yang disebut bernajis (Serambi, 13/12/2017). Ini dapat mematikan usaha kecil mikro/industri kecil mikro (UKM/IKM) produk garam Aceh, serta dapat membunuh karakter pelaku usahanya dan produk kuliner lainnya yang memakai garam Aceh.

Sebaiknya statement yang dimuat di media massa harus sangat selektif, yaitu didahului pembinaan dan pendampingan di lapangan bagi semua usaha produk makanan, termasuk pemakaian garam. Dengan adanya statement tersebut, UKM produk garam “tersalahkan” akibat tidak adanya pembinaan dan pendampingan oleh dinas terkait.

UKM/IKM selalu disalahkan jika produknya tidak dalam rangkulan paket proyek binaan dan penguatan produk UKM/IKM yang ada di Aceh. Namun jika UKM/IKM tersebut berhasil, maka selalu ada ada yang mengklaim itu binaan kami... Dan, pada saat jatuh-bangun seperti produk garam Aceh, kemana peran dinas atau instansi terkait?

BDS K3 Aceh juga ingin mempertanyakan kepada pihak LPPOM MPU Aceh yang telah memvonis najis garam Aceh; apakah produk garam dari luar Aceh sudah terlalu higienis dan tidak bernajis? Kami juga sangat prihatin atas tervonisnya salah satu UKM industri garam Aceh.

Aceh sekarang sedang mempromosikan produk makanan halal dan meraih predikat yang sangat baik; bagaimana dengan pemakaian unsur garam Aceh di dalamnya untuk para ibu rumah tangga, kuliner, restoran, warung makanan yang ada di seluruh Aceh?

Kami mengharapkan agar para pihak yang telah memvonis najis garam Aceh dapat berbicara sehat dalam mengeluarkan statement, sehingga tidak sampai merugikan Aceh secara keseluruhan.

T. Tnasri Jauhari
BDS K3 Aceh
(Jasa Pendampingan UKM Aceh)
Darul Imarah, Aceh Besar.