Salam

Usaha Garam jangan Sampai Karam

Harian Serambi Indonesia edisi Minggu kemarin kembali memberitakan tentang garam tradisional yang dihasilkan

Usaha Garam jangan Sampai Karam
Pondok petani garam di Kecamatan Lapang, Aceh Utara sudah roboh karena lapuk dimakan usia. 

Harian Serambi Indonesia  edisi Minggu kemarin kembali memberitakan tentang garam tradisional yang dihasilkan para petani garam di Aceh. Tapi kali ini bukan mengenai halal tidaknya garam yang diproduksi di “lancang sira” yang lahan pengumpul air lautnya tak berpagar itu. Yang menjadi fokus pemberitaan kemarin justru tentang kesulitan hidup yang mendera petani garam tradisional Aceh, khususnya di kawasan Tanoh Anoe, Kecamatan Jangka, Bireuen.

Sebagaimana diketahui, pada 6 Desember 2017 angin puting beliung menghancurkan sedikitnya 40 dari sekitar 200 jambo sira (dapur pengolahan garam) di desa itu. Bencana tersebut mengakibatkan perekonomian masyarakat setempat ikut macet. Pascamusibah itu petani garam berusaha bangkit membangun kembali tempat usaha mereka. Namun, ketika mereka sedang tertatih-tatih, berkembang pula isu tentang garam bernajis. “Ini pukulan beruntun yang bisa mengancam karamnya usaha garam rakyat khususnya di Tanoh Anoe,” kata Keuchik Tanoh Anoe, Marwan, Jumat lalu.

Seorang pengusaha garam di Tanoh Anoe, Qurrata Aini berharap kepada pemerintah jika belum bisa membantu, janganlah memvonis petani garam dengan hal-hal mendeskreditkan. Misalnya, petani memasak air laut jadi garam menggunakan kayu bakar hasil illegal logging, atau menggunakan kuali garam yang mudah luntur, atau isu yang terbaru; mayoritas garam tradisional Aceh bernajis karena lahan garamnya di pinggir pantai rata-rata tak berpagar, sehingga berbagai jenis hewan mudah masuk bahkan buang kotoran di situ.

Semua hal itu sungguh bukanlah jalan menuju kesejahteraan bagi petani garam, melainkan pernyataan yang membuat mereka makin terpuruk. “Ibaratnya, sudah jatuh ketimpa tangga,” ujar Qurrata Aini, mewakili petani garam Tanoh Anoe.

Nah, atas fakta dan keluhan tersebut, sebenarnya yang paling utama harus dilakukan pemerintah saat ini adalah mengatasi macetnya roda perekonomian para petani garam di Tanoh Anoe akibat puting beliung, mengingat Tanoh Anoe merupakan sentra garam tradisional terbesar di Aceh. Terdapat lebih dari 200 usaha garam rakyat di desa pesisir ini. Rehab kembali jambo sira-jambo sira yang roboh tersebut agar usaha petani garam bisa berlanjut.

Langkah strategis berikutnya adalah bina mereka secara kontinyu agar bisa berusaha sesuai ketentuan, termasuk menghasilkan garam secara syar’i dan mudah mendapat sertifikat halal dari LPPOM Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Aceh.

Untuk itu, para pemangku kebijakan, baik di provinsi maupun kabupaten/kota, harus membantu para petani garam untuk memagari lahan produksinya, sehingga aspek hieginitas dan syarat halalan thaiyyiban-nya juga terpenuhi.

Artinya, kehadiran pemerintah untuk melakukan pendampingan—termasuk memfasilitasi modal—sangat dibutuhkan. Kalangan perbankan, BUMN dan BUMD, serta perusahaan-perusahaan besar di Aceh pun sedapatnya menyalurkan dana tanggung jawab sosial (CSR)-nya kepada para petani garam agar mampu memagari lahan usahanya sehingga dihasilkan garam yang bebas najis dari setiap jambo sira.

Bila selama ini kita abai atau kurang memperhatikan nasib petani garam tradisional, kinilah saatnya kita peduli dan menyayangi mereka agar usaha mereka tak karam alias kolaps. Ingat, kita ikut berdosa apabila membiarkan petani garam Aceh terus memproduksi garam yang tidak syar’i, padahal kita mampu mencegah bahkan ada di antara kita yang punya kuasa untuk mengatasinya. Nah, lakukanlah sekarang, jangan ditunda-tunda lagi!

Editor: bakri
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved